Pemerintah Berniat Keluarkan SKB Padat Karya Desa

JURNALIST SUMBAR| JAKARTA-Selain menggelar rapat tenang BPNT 2018, di hari yang sama Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) juga menggelar rapat lain membahas program padat karya. Hadir dalam rapat Menko PMK, Puan Maharani, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, Menteri Desa, Eko Putro Sandjojo,  Menteri Kesehatan Nila Djuwita F Moeloek dan para pejabat eselon I  dari kementerian terkait. Termasuk pejabat eselon I dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri, Nata Irawan. Salah satu yang disepakati dalam rapat adalah penyusunan Surat Keputusan Bersama (SKB) tenang Padat Karya.

Menurut Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri, Nata Irawan Kementerian Dalam Negeri, Nata Irawan, rapat tentang program padat karya tahun 2018, menghasilkan beberapa kesimpulan atau kesepakatan. Disepakati dalam rapat, program padat karya tahun 2018,  lokasi fokus atau Lokus dilakukan pada 1000 Desa yang tersebar di 100 Kabupatan atau Kota yang jadi prioritas. Dan, disepakati pula, prioritas pelaksanaan program padat karya pada bulan Januari 2018 di 100 Desa yang tersebar di 10 Kabupaten atau Kota sudah harus siap dikunjungi oleh Presiden.

"Terkait pelaksanaan diharapkan dapat berjalan pada bulan Januari 2018," kata Nata.

Namun menyangkut ini, lanjut Nata,  Menteri Keuangan dalam rapat menyampaikan terkait itu sangat tergantung kepada kabupaten atau kota  dalam menetapkan APBD-nya. Maka dalam waktu seminggu kedepan atau mulai tanggal 15 Desember 2017, akan diadakan  rapat teknis level eselon 1 untuk  penyusunan rancangan SKB tentang Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa

"Diharapkan SKB sudah dapat ditandatangani sebelum Natal," kata Nata.

#fals/rel