Dalam Rangka HPN 2018, "Penilaian Dana Desa Berjenjang di Mulai Oktober,"

JURNALIST SUMBAR| PADANG- Penilaian keterbukaan informasi dana desa 2017 Sumbar adalah momentum menuju partisipasi penuh masyarakat. Tujuan akhirnya adalah menjadikan transparansi sebagai budaya dalam setiap kegiatan di desa dan nagari.

Demikian pengarahan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Sumbar Drs. Syafrizal Ucok, MM dalam rapat  bersama Kepala Dinas PMD se Sumbar, Kabag Tata Pemerintahan se Sumbar dan Ketua PWI Kabupaten/Kota, Senin (25/09) di Padang.

Menurut Syafrizal Ucok, penilaian transparansi dana desa se Sumbar ini dilaksanakan sehubungan Hari Pers Nasional (HPN) 2018. Karena itu, diharapkan ada penilaian transparansi dana desa secara berjenjang, mulai dari kecamatan, kabupaten hingga tingkat provinsi.

Menjawab pertanyaan peserta rapat, Syafrizal Ucok menjelaskan bahwa penilaian di tingkat kecamatan dan kabupaten berlangsung sepanjang bulan Oktober 2017. Bersamaan dengan itu Tim Provinsi melakukan supervisi dalam rangka pembinaan, hingga akhirnya bulan November 2017 melakukan penilaian ke kabupaten/kota.

Rapat koordinasi Dinas PMD Provinsi ini dipimpin Syafrizal Ucok, didampingi Ketua PWI Heranof Firdaus dan Ketua DKP PWI Basril Basyar. Ikut memberikan arahan pamong senior Drs. H. Basril Taher. Turut hadir pengurus PWI Sumbar Zulnadi, Jayusdi Efendi dan Gusfen Khairul.

Dijelaskan Syafrizal Ucok, pokok-pokok penilaian transparansi dana desa ini meliputi ketersediaan dokumen, proses penyusunan dokumen RPJMDes,  pemanfaatan dokumen, pelaksanaan kegiatan, pengawasan dan evaluasi. "Kita ingin mendapatkan keterbukaan aparatur mulai dari perencanaan, pelaksanaan serta azas pemanfaatan," tambah pamong senior Basril Taher.

Sementara itu Ketua PWI Sumbar Heranof Firdaus mengatakan, dalam kegiatan penilaian transparansi dana desa ini sekaligus upaya untuk sosialisasi bahwa keterbukaan itu sangat penting di era sekarang ini. Hasil akhirnya adalah meningkatnya akuntabilitas dan partisipasi masyarakat.

#FalS/tf