Kota Pariaman --- Walikota Pariaman, Mukhlis Rahman kembali menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Sumatera Barat, saat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan di Kantor BPK-RI Perwakilan Propinsi Sumatera Barat, Selasa (30/05/2017).
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2016 merupakan WTP yang keempat kali diraih oleh Pemerintah Kota Pariaman.
BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat telah melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota Pariaman TA 2016, meliputi neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan pemerintah daerah.
Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara (SPKN).
BPK-RI juga melakukan pengujian kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan, serta ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung pada material terhadap penyajian laporan keuangan.
Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, Eliza, mengatakan, pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas laporan keuangan. Opini merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
Dengan demikian, opini yang diberikan oleh pemeriksa, termasuk opini WTP merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai “kewajaran” laporan keuangan bukan merupakan “jaminan” tidak adanya temuan. Hal ini perlu kami sampaikan, mengingat masih banyak terjadinya kesalahpahaman oleh sebagian kalangan mengenai makna Opini BPK.
"Jangan terpengaruh dengan berita di TV, itu oknum, secara organisasi, khusus di BPK Perwakilan Propinsi Sumatera Barat, kami menjaga integritas dan profesionalitas serta tak ada negosiasi." jelasnya.
Walikota Pariaman, Mukhlis Rahman mengapresiasi Kinerja jajarannya di Pemerintah Kota Pariaman, sehingga mampu meraih opini WTP secara berturut-turut, dan kedepan akan lebih kita tingkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
"Alhamdulillah Pemerintah Kota Pariaman kembali raih opini Wajar tanpa pengecualian (WTP) yang keempat kali, ini prestasi berkat dukungan OPD dan masyarakat." katanya sambil tersenyum.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Wilayah Propinsi Sumatera Barat ini juga dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Pariaman Mardison Mahyudin, Sekdako Pariaman, Indra Sakti, Inspektur Kota Pariaman, Lukman Syam, Kepala Badan Keuangan Daerah, Nofrida, Kepala Kominfo Kota Pariaman, Yalviendri, Kabag Aset, Hertati Taher dan Kabag Keuangan, Yulia hariati.
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2016 merupakan WTP yang keempat kali diraih oleh Pemerintah Kota Pariaman.
BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat telah melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota Pariaman TA 2016, meliputi neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan pemerintah daerah.
Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara (SPKN).
BPK-RI juga melakukan pengujian kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan, serta ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung pada material terhadap penyajian laporan keuangan.
Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, Eliza, mengatakan, pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas laporan keuangan. Opini merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
Dengan demikian, opini yang diberikan oleh pemeriksa, termasuk opini WTP merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai “kewajaran” laporan keuangan bukan merupakan “jaminan” tidak adanya temuan. Hal ini perlu kami sampaikan, mengingat masih banyak terjadinya kesalahpahaman oleh sebagian kalangan mengenai makna Opini BPK.
"Jangan terpengaruh dengan berita di TV, itu oknum, secara organisasi, khusus di BPK Perwakilan Propinsi Sumatera Barat, kami menjaga integritas dan profesionalitas serta tak ada negosiasi." jelasnya.
Walikota Pariaman, Mukhlis Rahman mengapresiasi Kinerja jajarannya di Pemerintah Kota Pariaman, sehingga mampu meraih opini WTP secara berturut-turut, dan kedepan akan lebih kita tingkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
"Alhamdulillah Pemerintah Kota Pariaman kembali raih opini Wajar tanpa pengecualian (WTP) yang keempat kali, ini prestasi berkat dukungan OPD dan masyarakat." katanya sambil tersenyum.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Wilayah Propinsi Sumatera Barat ini juga dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Pariaman Mardison Mahyudin, Sekdako Pariaman, Indra Sakti, Inspektur Kota Pariaman, Lukman Syam, Kepala Badan Keuangan Daerah, Nofrida, Kepala Kominfo Kota Pariaman, Yalviendri, Kabag Aset, Hertati Taher dan Kabag Keuangan, Yulia hariati.
.png
)
.png
)
.jpg)
.png)
.jpg)
Media online www.jurnalissumbar.com adalah portal berita online yang didedikasikan untuk keterbukaan informasi sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008, dimana dalam portal berita ini setiap lembaga publik, baik itu instansi pemerintah maupun lembaga non pemerintah (NGO) bisa mempublikasikan profil, kinerja, ekspost kegiatan, dan laporan keuangan dari masing-masing lembaga ke masyarakat luas guna meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan kredibiltas dan akuntabilitas. 
0 Comments