PADANG.JS--- Sempat menjadi objek kasus suap, Pemprov Sumbar hingga kini belum mendapatkan anggaran untuk pembangunan 12 ruas jalan yang diusulkan pada 2015.
Pemprov ingin mengajukan anggaran untuk pembangunan jalan tersebut kembali. “Sampai sekarang kita tidak mendapatkan anggaran untuk pembangunan jalan tersebut,” sebut Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit, Selasa (17/1).
Menurutnya, jalan yang sebelumnya diusulkan tersebut memang membutuhkan peningkatan. Sebab, ruas-ruas jalan tersebut sudah padat dilalui kendaraan, selain itu juga tidak memadai lagi.
“Rencananya kita usulkan lagi, karena itu memang kebutuhan kita. Kita mengusulkan kan boleh saja, itu hak daerah. Mungkin kedepan kita usulkan lagi,”sebutnya.
Sebelumnya, Sumbar dihebohkan dengan kasus suap Anggota DPR RI, Putu Sidiartana yang melibatkan Kepala Dinas Prasjal dan Tarkim Sumbar, Suprapto dan pengusaha Yogan Askan. Kasus ini bermula saat KPK melakukan operasi tangkap tangan 28 Juni 2016. (yose)
Pemprov ingin mengajukan anggaran untuk pembangunan jalan tersebut kembali. “Sampai sekarang kita tidak mendapatkan anggaran untuk pembangunan jalan tersebut,” sebut Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit, Selasa (17/1).
Menurutnya, jalan yang sebelumnya diusulkan tersebut memang membutuhkan peningkatan. Sebab, ruas-ruas jalan tersebut sudah padat dilalui kendaraan, selain itu juga tidak memadai lagi.
“Rencananya kita usulkan lagi, karena itu memang kebutuhan kita. Kita mengusulkan kan boleh saja, itu hak daerah. Mungkin kedepan kita usulkan lagi,”sebutnya.
Sebelumnya, Sumbar dihebohkan dengan kasus suap Anggota DPR RI, Putu Sidiartana yang melibatkan Kepala Dinas Prasjal dan Tarkim Sumbar, Suprapto dan pengusaha Yogan Askan. Kasus ini bermula saat KPK melakukan operasi tangkap tangan 28 Juni 2016. (yose)
.png
)
.png
)
.jpg)
.png)
.jpg)
Media online www.jurnalissumbar.com adalah portal berita online yang didedikasikan untuk keterbukaan informasi sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008, dimana dalam portal berita ini setiap lembaga publik, baik itu instansi pemerintah maupun lembaga non pemerintah (NGO) bisa mempublikasikan profil, kinerja, ekspost kegiatan, dan laporan keuangan dari masing-masing lembaga ke masyarakat luas guna meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan kredibiltas dan akuntabilitas. 
