MEMBANGUN BANGSA YANG BERSIH: PENTINGNYA ANTI-KORUPSI DAN INTEGRITAS

 

Oleh : Asnaytasya

Fakultas Ekonomi dan Bisnis universitas Baiturrahmah

Korupsi merupakan salah satu permasalahan yang terus menghantui bangsa Indonesia. Praktik ini tidak hanya merugikan negara dari segi ekonomi, tetapi juga menggerogoti moralitas dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi-institusi publik. Oleh karena itu, membangun budaya anti-korupsi dan memperkuat integritas menjadi langkah krusial dalam menciptakan Indonesia yang lebih adil dan berdaya saing.

Menurut Transparency International (2022), korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Definisi ini mencakup berbagai tindakan seperti penyuapan, penggelapan, nepotisme, hingga manipulasi kebijakan. Korupsi tidak hanya terjadi di tingkat pemerintah pusat, tetapi juga di institusi pendidikan, dunia usaha, dan bahkan masyarakat umum.

Dampak korupsi sangat luas. Dari segi ekonomi, Bank Dunia mencatat bahwa korupsi dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi hingga 1% per tahun karena investasi menjadi tidak efisien. Selain itu, korupsi juga memperburuk ketimpangan sosial. Sumber daya yang seharusnya digunakan untuk pembangunan, seperti pendidikan dan kesehatan, dialihkan demi keuntungan segelintir pihak. Korupsi juga merusak moralitas dan nilai-nilai masyarakat. Ketika praktik korupsi dianggap wajar atau bahkan menjadi kebiasaan, masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum dan institusi pemerintahan. Dalam jangka panjang, ini dapat mengikis legitimasi negara dan menciptakan siklus ketidakadilan yang sulit dihentikan.

Integritas, yang diartikan oleh Cacioppe et al. (2008) sebagai konsistensi antara nilai, tindakan, dan prinsip moral seseorang, adalah kunci utama dalam memerangi korupsi. Dalam konteks ini, integritas tidak hanya bersifat individu, tetapi juga kolektif, yang mencakup institusi-institusi yang memiliki mekanisme transparansi dan akuntabilitas.

Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), salah satu cara efektif untuk membangun integritas adalah melalui pendidikan anti-korupsi sejak dini. Anak-anak perlu diajarkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keberanian untuk menolak ketidakadilan. Pendidikan ini tidak hanya bisa dilakukan di sekolah, tetapi juga di lingkungan keluarga dan masyarakat. Penerapan nilai-nilai integritas di tempat kerja juga menjadi krusial. Banyak organisasi mulai memperkuat kode etik dan memberikan pelatihan anti-korupsi bagi karyawan. Dengan demikian, setiap individu memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk menolak setiap bentuk korupsi.

Beberapa negara telah menunjukkan keberhasilan dalam memberantas korupsi. Salah satu contohnya adalah Finlandia, yang secara konsisten menduduki peringkat atas Indeks Persepsi Korupsi. Di negara ini, transparansi menjadi prioritas utama dalam setiap aspek pemerintahan, mulai dari proses pengadaan barang hingga pelaporan kekayaan pejabat publik. Selain itu, kebijakan whistleblowing juga diberlakukan untuk melindungi pelapor korupsi dari ancaman. Sementara itu, di Asia, Hong Kong berhasil membangun reputasi sebagai wilayah yang minim korupsi melalui pembentukan Independent Commission Against Corruption (ICAC). ICAC memiliki tiga pilar utama: penegakan hukum yang tegas, pencegahan melalui perbaikan sistem, dan pendidikan masyarakat tentang bahaya korupsi. Penting bagi Indonesia untuk belajar dari praktik-praktik terbaik ini, sembari menyesuaikannya dengan kondisi sosial dan budaya lokal. Dengan reformasi birokrasi yang konsisten dan peningkatan pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara, Indonesia dapat mengurangi tingkat korupsi secara signifikan.

Meskipun sudah memiliki lembaga seperti KPK, pemberantasan korupsi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah budaya permisif terhadap praktik korupsi. Survei Global Corruption Barometer (2023) menunjukkan bahwa lebih dari 30% responden di Indonesia menganggap wajar memberikan suap untuk mempercepat layanan publik. Hal ini menunjukkan bahwa selain penegakan hukum, perubahan paradigma masyarakat juga sangat diperlukan. Selain itu, korupsi politik menjadi tantangan serius. Pendanaan kampanye yang tidak transparan sering kali menjadi pintu masuk bagi praktik korupsi di pemerintahan. Sebagai solusi, penguatan regulasi terkait pendanaan partai politik dan pengawasan yang lebih ketat harus menjadi prioritas.

Tantangan lainnya adalah kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan jalannya pemerintahan. Sebagian besar masyarakat merasa tidak memiliki kuasa untuk melawan korupsi di tingkat lokal maupun nasional. Padahal, keterlibatan publik sangat penting untuk membangun tata kelola yang bersih dan transparan. Pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi tugas pemerintah atau lembaga tertentu, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Media, misalnya, memiliki peran penting dalam mengungkap kasus-kasus korupsi dan memberikan edukasi kepada publik. Di sisi lain, masyarakat sipil dapat berperan sebagai pengawas jalannya pemerintahan melalui mekanisme seperti citizen report atau pelaporan masyarakat. Dunia usaha juga memiliki tanggung jawab besar dalam membangun lingkungan yang bebas korupsi. Implementasi corporate governance yang baik, termasuk transparansi dalam pelaporan keuangan dan pengawasan internal, adalah langkah yang tidak dapat diabaikan.

Penerapan teknologi seperti e-government dan sistem digital untuk pengadaan barang dan jasa juga merupakan cara efektif untuk meningkatkan transparansi. Dengan meminimalkan interaksi manusia dalam proses administrasi, peluang terjadinya korupsi dapat ditekan secara signifikan. Indonesia memiliki peluang besar untuk keluar dari jerat korupsi. Dengan generasi muda yang semakin sadar akan pentingnya integritas, ditambah dengan kemajuan teknologi seperti sistem pelaporan digital yang transparan, ada harapan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih.

Namun, perubahan ini tidak akan terjadi dalam semalam. Dibutuhkan komitmen jangka panjang dan kesadaran kolektif bahwa korupsi bukanlah budaya yang harus diterima. Sebagaimana diungkapkan oleh mantan Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan, “Korupsi adalah kejahatan terhadap demokrasi. Kita harus melawannya demi generasi mendatang.” Dengan langkah-langkah yang terintegrasi dan semangat kebersamaan, bangsa Indonesia dapat membangun masa depan yang bebas dari korupsi, di mana integritas menjadi landasan utama setiap aspek kehidupan. Perjalanan ini memang panjang, tetapi bukan mustahil untuk mencapainya jika semua pihak berkomitmen dan berkolaborasi.