REALITAS KORUPSI DI INDONESIA

 

OLEH MUHAMMAD GIBRAN, MAHASISWA ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS

 

Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi mencakup berbagai bentuk kejahatan, seperti suap, penggelapan dana, pemerasan, dan penyalahgunaan wewenang. Di Indonesia, korupsi menjadi masalah yang sangat serius dan telah meresap dalam banyak sektor, mulai dari pemerintahan hingga perekonomian masyarakat. Praktik korupsi menghambat kemajuan negara, memperburuk ketimpangan sosial, dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara. Korupsi juga berpotensi memperburuk kualitas pelayanan publik, karena anggaran yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Contohnya di Sumatera Barat sendiri, pada bulan Mei lalu, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus korupsi terkait pengadaan alat praktik untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Dinas Pendidikan Sumatera Barat. Kasus ini mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp5,5 miliar dan bermula dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya mark-up dalam proses pengadaan tersebut. Total anggaran untuk pengadaan ini diperkirakan lebih dari Rp18 miliar. Pengungkapan kasus ini menunjukkan adanya penyalahgunaan anggaran yang seharusnya digunakan untuk kepentingan pendidikan. Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, pihak Kejati Sumbar menemukan bukti yang cukup untuk menetapkan delapan tersangka yang terlibat dalam praktik korupsi ini. Kasus ini menjadi salah satu contoh bagaimana penyalahgunaan dana publik dapat merugikan negara dan masyarakat, terutama di sektor pendidikan yang seharusnya menjadi prioritas. Di sektor konstruksi, kerugian negara akibat korupsi selama periode 2012 hingga 2022 diperkirakan mencapai Rp 138,39 triliun. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaporkan bahwa antara 2009 hingga 2015, korupsi dalam sektor konstruksi merugikan negara sekitar Rp 202 triliun. Angka-angka ini menggambarkan besarnya dampak negatif dari praktik korupsi yang akan menghambat pembangunan negara. Dan pada tahun 2022, terdapat 250 dari 579 kasus korupsi yang ditindak aparat penegak hukum berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), di mana 58% di antaranya terkait dengan infrastruktur. Korupsi secara langsung berdampak pada kualitas layanan publik yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat, ketika anggaran negara diselewengkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, berbagai proyek yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat menjadi terganggu. Misalnya, banysak ditemukan jalan-jalan rusak atau tidak terawat dengan baik karena anggaran proyek dipotong atau disalahgunakan. Hal ini menyebabkan kemacetan dan kecelakaan, serta memperburuk mobilitas masyarakat yang berdampak pada perekonomian. Di sektor pendidikan, korupsi menyebabkan sekolah-sekolah kekurangan fasilitas yang memadai. Gedung yang rusak, kurangnya buku dan alat belajar, serta ketidaktersediaan teknologi modern menghambat perkembangan kualitas pendidikan bagi siswa. Akibatnya, generasi penerus bangsa tidak mendapatkan pendidikan yang layak untuk mempersiapkan mereka menghadapi tantangan masa depan. Selain itu, di sektor kesehatan, rumah sakit dan puskesmas sering kali kekurangan peralatan medis yang memadai karena anggaran yang dicurangi. Ini berisiko memperburuk kualitas pelayanan kesehatan, bahkan dapat mengancam keselamatan pasien. Semua ini menunjukkan betapa korupsi merusak fondasi negara, menghambat kemajuan, dan merugikan rakyat yang seharusnya mendapatkan pelayanan terbaik dari pemerintah. Korupsi di Indonesia sering kali dianggap sebagai hal yang wajar, bahkan dipandang sebagai "jalan pintas" untuk mencapai kesuksesan. Hal ini menunjukkan adanya penurunan dalam budaya malu yang seharusnya menjadi benteng moral masyarakat. Banyak pejabat yang terlibat dalam praktik korupsi tetap mendapat dukungan dari masyarakat, meski telah terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang. Ini mencerminkan adanya budaya yang mengabaikan integritas dan kejujuran dalam kehidupan publik. Menurut saya, masyarakat kita masih banyak yang kurang kritis terhadap perilaku pejabat yang terlibat korupsi. Sebagian besar masih menganggap bahwa pejabat tersebut adalah sosok yang berpengaruh dan dapat memberikan keuntungan pribadi, baik itu melalui proyek, pekerjaan, atau bantuan lainnya. Padahal, korupsi yang terjadi tidak hanya merugikan negara, tetapi juga menghambat kemajuan masyarakat secara keseluruhan. Dukungan yang diberikan oleh masyarakat terhadap pejabat korup ini memperburuk situasi, menciptakan siklus negatif yang sulit dihentikan. Sangat diperlukan kesadaran untuk menumbuhkan budaya malu terhadap tindakan korupsi. Masyarakat harus menjadi pengawas yang aktif dalam memastikan bahwa pemerintahan berjalan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Upaya melawan korupsi di Indonesia memerlukan evaluasi terhadap kinerja lembaga antikorupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meskipun telah banyak melakukan penindakan terhadap pejabat dan individu yang terlibat dalam korupsi, KPK menghadapi berbagai tantangan, termasuk intervensi politik yang menghalangi independensinya. Pihak-pihak yang merasa terancam oleh upaya pemberantasan korupsi sering kali melakukan serangan balik, baik secara langsung maupun melalui cara-cara yang lebih halus, seperti membatasi kewenangan lembaga antikorupsi atau menyebarkan narasi negatif. Hal ini membuat perjuangan melawan korupsi semakin berat dan sulit. Pendidikan antikorupsi sejak dini sangat penting untuk membangun generasi yang lebih sadar dan berintegritas. Generasi muda harus diberi pemahaman tentang bahaya korupsi dan dampaknya bagi negara. Dengan membekali mereka dengan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab, diharapkan mereka dapat menjadi agen perubahan yang melawan korupsi di masa depan. Pendidikan ini tidak hanya dapat dilakukan di sekolah, tetapi juga di lingkungan keluarga dan masyarakat. Pemberantasan korupsi harus menjadi upaya bersama yang melibatkan seluruh elemen bangsa, mulai dari pemerintah, lembaga pendidikan, hingga masyarakat umum, untuk menciptakan Indonesia yang lebih bersih dan berkeadilan. Sudah saatnya bagi kita semua untuk mengambil peran dalam memerangi korupsi di Indonesia. Setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menjadi bagian dari solusi. Salah satu langkah sederhana namun penting adalah dengan menolak politik uang, yang sering kali menjadi pintu gerbang bagi praktik korupsi. Mari kita berani melaporkan setiap tindak korupsi yang kita temui, sehingga penyalahgunaan kekuasaan bisa dihentikan sebelum semakin merajalela. Kita juga harus mendukung pemimpin yang berintegritas, yang tidak hanya berfokus pada kepentingan pribadi, tetapi juga pada kesejahteraan rakyat. Harapan kita adalah Indonesia yang bebas dari korupsi, negara yang dijalankan dengan prinsip kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas. Sebuah negara di mana pelayanan publik dapat dinikmati secara adil oleh semua lapisan masyarakat, tanpa ada yang dirugikan karena tindakan-tindakan yang merusak sistem. Masa depan yang lebih adil dan sejahtera akan tercapai jika kita semua bersatu, mengambil langkah nyata untuk melawan korupsi dalam setiap aspek kehidupan. Perubahan dimulai dari kita, dan dengan komitmen serta kerja keras bersama, kita dapat mewujudkan Indonesia yang lebih baik untuk generasi mendatang.