Winny Rabbial Firsti Aswendri, Mahasiswa Departemen Biologi FMIPA UNAND
Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki kekayaan laut yang melimpah dan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Indonesia memiliki potensi luar biasa dalam sektor kelautan dan perikanan. Dengan lebih dari 17.000 pulau dan luas perairan yang mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Namun, dengan ambisi untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045, tantangan dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya di sektor kelautan, semakin mendesak. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah merencanakan perluasan kawasan konservasi laut hingga 97,5 juta hektare pada tahun 2045, yang setara dengan 30% dari luas perairan Indonesia. Pertanyaannya adalah: bagaimana langkah ini dapat menjadi pilar keberlanjutan ekosistem dan mendukung kesejahteraan masyarakat?
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penting untuk memahami bahwa kawasan konservasi laut berfungsi sebagai tempat perlindungan bagi berbagai spesies laut dan ekosistem yang rentan, sehingga langkah ini tidak hanya melindungi keanekaragaman hayati, tetapi juga memastikan keberlanjutan sumber daya laut yang menjadi tumpuan kehidupan masyarakat.
Dengan memperluas area konservasi, kita tidak hanya berupaya melindungi habitat laut yang kaya tetapi juga meningkatkan kapasitas ekosistem untuk menyerap karbon dan memproduksi oksigen. Di tengah ancaman perubahan iklim yang semakin nyata, keberadaan kawasan konservasi menjadi sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan bahwa perluasan ruang konservasi laut adalah langkah penting untuk memastikan keberlanjutan produksi perikanan baik secara alami maupun melalui budidaya. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya kaya akan sumber daya laut, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar untuk mengelola sumber daya tersebut secara berkelanjutan.
Dalam konteks ini, konsep ekonomi biru muncul sebagai fondasi penting untuk pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia. Ekonomi biru berfokus pada pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan tanpa merusak ekosistem, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Ekonomi biru, sebagaimana diartikan oleh Bank Dunia, adalah pemanfaatan sumber daya laut yang berwawasan lingkungan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan mata pencaharian sekaligus pelestarian ekosistem laut.
Dengan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi biru, Indonesia dapat mengoptimalkan potensi sektor kelautan dan perikanan sambil menjaga kesehatan ekosistem. Pemerintah Indonesia telah menetapkan beberapa kebijakan untuk mendukung penerapan ekonomi biru. Salah satunya adalah penangkapan ikan terukur berbasis kuota yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan dengan menetapkan kuota penangkapan berdasarkan ketersediaan stok ikan. Dengan cara ini, diharapkan produksi perikanan dapat meningkat tanpa mengorbankan kesehatan ekosistem laut.
Selain penangkapan ikan terukur, pengembangan akuakultur berkelanjutan juga menjadi fokus utama dalam ekonomi biru. Akuakultur yang ramah lingkungan dapat membantu memenuhi kebutuhan protein masyarakat tanpa merusak lingkungan. Pemerintah telah mengeluarkan regulasi yang mendorong praktik akuakultur yang berwawasan lingkungan melalui pendekatan ekosistem. Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya No. 154/2019 tentang Petunjuk Teknis Akuakultur dengan Pendekatan Ekosistem menjadi landasan penting bagi praktik budidaya yang berkelanjutan.
Meskipun rencana-rencana tersebut sangat ambisius, tantangan dalam implementasinya tidak bisa diabaikan. Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan pendanaan dalam pengelolaan kawasan konservasi dan program-program terkait ekonomi biru. Untuk mencapai target perluasan kawasan konservasi dan penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota, diperlukan dukungan finansial yang memadai serta kolaborasi antara pemerintah, masyarakat lokal, dan sektor swasta.
Selain itu, kesadaran masyarakat tentang pentingnya keberlanjutan sumber daya laut juga perlu ditingkatkan. Edukasi mengenai manfaat ekonomi biru dan praktik perikanan berkelanjutan harus dilakukan secara menyeluruh agar masyarakat memahami pentingnya menjaga ekosistem laut.
Keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan kawasan konservasi sangat penting untuk mencapai keberhasilan jangka panjang. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk melibatkan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya alam. Dengan keterlibatan langsung dalam pengelolaan sumber daya alam, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya keanekaragaman hayati dan perlunya pelestarian ekosistem yang merupakan langkah krusial saat sekarang ini. Edukasi tentang manfaat kawasan konservasi harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya kepada masyarakat pesisir tetapi juga kepada generasi muda di seluruh Indonesia.
Perluasan kawasan konservasi laut hingga 30% dari luas perairan Indonesia pada tahun 2045 merupakan langkah strategis dalam mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi biru dalam pengelolaan sumber daya laut, kita dapat memastikan bahwa kesejahteraan masyarakat pesisir tetap terjaga tanpa mengorbankan keanekaragaman hayati.
Namun, untuk mencapai tujuan ini, diperlukan komitmen kuat dari semua pihak—pemerintah, masyarakat lokal, sektor swasta, serta lembaga internasional—untuk bekerja sama dalam menjaga ekosistem laut kita. Hanya dengan pendekatan kolaboratif dan berkelanjutan kita dapat mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang dan memastikan bahwa kekayaan alam Indonesia tetap terjaga.
Mari kita bersama-sama menjadikan perluasan kawasan konservasi laut sebagai pilar keberlanjutan ekosistem demi mencapai Indonesia Emas 2045. Dengan langkah-langkah konkret dan kerjasama lintas sektor, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi lautan kita dan seluruh bangsa Indonesia.
0 Comments