Infrastruktur vs. Identitas: Apa yang Hilang dalam Pembangunan Jalan Tol di Minangkabau?

Oleh: Zhafarine haniffauzia, Mahasiswa Biologi, FMIPA, Universitas Andalas) 

 

Pembangunan infrastruktur, termasuk jalan tol, sering kali dianggap sebagai langkah maju dalam meningkatkan konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, proyek-proyek ini juga membawa dampak signifikan terhadap lingkungan dan ekosistem lokal. Di Sumatera Barat, pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru menjadi sorotan karena potensi dampaknya terhadap keanekaragaman hayati dan pelestarian alam. Jalan tol ini membentang sepanjang 255 km, menghubungkan Padang, Bukittinggi, dan Pekanbaru, serta melewati Lembah Anai, yang merupakan deretan tebing curam di Padang Panjang. Proyek ini juga menyeberangi jurang di Ngarai Sianok, Bukittinggi, dan bersambung dengan Kelok Sembilan di Payakumbuh. Salah satu aspek menarik dari proyek ini adalah adanya terowongan sepanjang 8,95 km yang terletak di daerah Payakumbuh. Terowongan ini, yang menembus Bukit Barisan, akan menjadi terowongan tol pertama di sepanjang Jalan Tol Trans Sumatera dan terowongan tol terpanjang di Indonesia. Tahap awal pembangunan telah dimulai dengan peletakan batu pertama di ruas PadangSicincin. Untuk membangun terowongan tersebut, dibutuhkan dana sekitar Rp9 triliun dari total biaya pembangunan keseluruhan yang mencapai Rp78,09 triliun. Dengan demikian, pengeluaran untuk terowongan saja sudah menghabiskan dana yang sangat besar. Namun, meskipun proyek ini menjanjikan peningkatan aksesibilitas dan pertumbuhan ekonomi, dampak negatif terhadap lingkungan tidak bisa diabaikan. Salah satu dampak paling signifikan dari pembangunan jalan tol adalah deforestasi. Menurut laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), deforestasi di Sumatera Barat mencapai sekitar 1.000 hektar per tahun akibat kegiatan infrastruktur. Kehilangan hutan ini mengancam habitat flora dan fauna yang ada, termasuk spesies langka yang hanya dapat ditemukan di kawasan tersebut. Deforestasi juga berkontribusi terhadap perubahan iklim, karena pohon-pohon yang berfungsi menyerap karbon dioksida dihilangkan. Selain itu, proses konstruksi sering kali melibatkan penggunaan bahan kimia dan material yang dapat mencemari lingkungan. Erosi tanah yang terjadi akibat penggundulan hutan dapat mengakibatkan sedimentasi di sungai-sungai, yang berdampak negatif pada kualitas air dan ekosistem perairan. Minangkabau dikenal dengan keanekaragaman hayatinya yang kaya. Pembangunan jalan tol dapat memecah habitat alami, mengisolasi populasi spesies, dan mengurangi keragaman genetik. Spesies yang terancam punah, seperti harimau Sumatera dan orangutan, dapat mengalami penurunan populasi yang signifikan akibat hilangnya habitat. Penelitian yang dilakukan oleh Conservation International menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur di daerah tropis dapat mempercepat kepunahan spesies. Selain dampak lingkungan, konflik tanah ulayat juga menjadi isu sentral dalam pembangunan jalan tol. Masyarakat adat Minangkabau memiliki hak atas tanah ulayat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Namun, banyak warga yang merasa tidak mendapatkan kompensasi yang adil ketika tanah mereka diambil untuk proyek ini. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mencatat bahwa kurangnya transparansi dalam proses pengadaan tanah menyebabkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh pembangunan jalan tol, penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi sangat penting. Pembangunan berkelanjutan adalah pendekatan yang mempertimbangkan kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang. Setiap proyek infrastruktur harus melalui proses Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) yang komprehensif untuk mengidentifikasi dampak yang mungkin terjadi dan merumuskan langkah-langkah mitigasi yang tepat. Keterlibatan masyarakat dalam proses AMDAL juga sangat penting untuk memastikan bahwa suara mereka didengar dan dipertimbangkan. Setelah pembangunan jalan tol, program restorasi ekosistem perlu dilaksanakan untuk memulihkan area yang terdampak. Reforestasi, atau penanaman kembali pohon-pohon di area yang telah digunduli, adalah salah satu cara untuk mengembalikan fungsi ekosistem. Menurut laporan dari World Wildlife Fund (WWF), program restorasi yang baik dapat memulihkan hingga 20% dari area hutan yang hilang. Keterlibatan masyarakat lokal dalam perencanaan dan pengambilan keputusan sangat penting untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Masyarakat sering kali memiliki pengetahuan lokal yang berharga tentang ekosistem dan cara-cara untuk melestarikannya. Melibatkan mereka dalam proses perencanaan dapat membantu mengidentifikasi solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, pendidikan tentang pentingnya konservasi dan pelestarian lingkungan harus ditingkatkan. Program-program kesadaran lingkungan di sekolah-sekolah dan komunitas dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang dampak pembangunan infrastruktur terhadap lingkungan. Dengan meningkatkan kesadaran, masyarakat dapat lebih aktif dalam menjaga lingkungan mereka. Secara keseluruhan, pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru menawarkan potensi besar untuk meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat. Namun, penting untuk tidak mengabaikan dampak lingkungan dan hak-hak masyarakat adat. Dengan pendekatan yang berkelanjutan dan partisipatif, kita dapat mencapai keseimbangan antara kemajuan infrastruktur dan pelestarian alam serta budaya. Keberhasilan proyek ini tidak hanya diukur dari aspek ekonomi, tetapi juga dari seberapa baik kita menjaga warisan alam dan budaya yang telah ada selama berabad-abad. Oleh karena itu, semua pihak harus berkomitmen untuk memastikan bahwa pembangunan ini memberikan manfaat yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.