Peringatan Darurat Menolak RUU Pilkada 2024

oleh : Afif Yanda mahasiswa universitas Andalas 

 

Peringatan darurat untuk menolak RUU Pilkada 2024 merupakan langkah penting dalam menjaga integritas demokrasi Indonesia. RUU tersebut, yang berpotensi mengubah sistem pemilihan kepala daerah dari pemilihan langsung menjadi tidak langsung, dapat dianggap sebagai kemunduran dalam proses demokratisasi yang telah dicapai negara ini. Perubahan ini berpotensi mengurangi partisipasi rakyat dalam proses politik dan membuka peluang bagi elit politik untuk memanipulasi hasil pemilihan. Selain itu, waktu pengusulan RUU yang berdekatan dengan pemilu 2024 menimbulkan kecurigaan adanya agenda politik terselubung. Oleh karena itu, penolakan terhadap RUU ini penting untuk mempertahankan hak rakyat dalam memilih pemimpin mereka secara langsung, menjaga checks and balances dalam sistem pemerintahan, serta memastikan legitimasi kepemimpinan di tingkat daerah. Masyarakat dan para pemangku kepentingan perlu terus mengawasi dan mengkritisi proses legislasi ini untuk memastikan bahwa setiap perubahan dalam sistem pemilihan benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat dan memperkuat, bukan melemahkan, demokrasi di Indonesia.

 

Penolakan terhadap RUU Pilkada 2024 juga mencerminkan kekhawatiran masyarakat akan potensi pemusatan kekuasaan yang berlebihan di tangan segelintir elite politik. Sistem pemilihan tidak langsung dapat membuka celah bagi praktik politik transaksional dan nepotisme, di mana kepentingan rakyat bisa terpinggirkan demi kepentingan kelompok tertentu. Lebih jauh lagi, perubahan sistem ini dapat mengancam otonomi daerah yang telah lama diperjuangkan, karena pemimpin daerah mungkin akan lebih mempertimbangkan kepentingan pusat daripada aspirasi masyarakat lokal. Hal ini berpotensi menghambat perkembangan daerah dan meningkatkan kesenjangan antara pusat dan daerah.

 

Selain itu, penolakan RUU ini juga bisa dilihat sebagai upaya untuk mempertahankan semangat reformasi yang telah membawa Indonesia menuju era demokrasi yang lebih terbuka. Pemilihan langsung telah menjadi sarana bagi munculnya pemimpin-pemimpin daerah yang inovatif dan berorientasi pada pelayanan publik. Menghapus sistem ini bisa menghambat regenerasi kepemimpinan dan mengurangi dinamika politik lokal yang selama ini telah memperkaya warna demokrasi Indonesia.

 

Penolakan terhadap RUU Pilkada 2024 juga menyoroti pentingnya menjaga stabilitas dan kepastian hukum dalam proses demokrasi. Perubahan mendadak pada sistem pemilihan, terutama menjelang tahun politik, dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian di kalangan pemilih dan calon pemimpin. Hal ini berpotensi menurunkan tingkat partisipasi politik masyarakat dan mengurangi legitimasi hasil pemilihan.

 

Lebih lanjut, kritik terhadap RUU ini juga mencerminkan keinginan masyarakat untuk terus memperbaiki kualitas demokrasi, bukan justru menguranginya. Alih-alih mengubah sistem secara fundamental, fokus seharusnya diarahkan pada perbaikan mekanisme yang ada, seperti peningkatan pendidikan politik, penguatan pengawasan, dan perbaikan sistem pencegahan korupsi dalam Pilkada. Dengan demikian, penolakan RUU Pilkada 2024 dapat dipandang sebagai momentum untuk mengevaluasi dan memperkuat komitmen bangsa terhadap nilai-nilai demokrasi, transparansi, dan kedaulatan rakyat yang telah menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

 

Penolakan terhadap RUU Pilkada 2024 juga mencerminkan keprihatinan terhadap potensi pelemahan lembaga-lembaga demokrasi yang telah dibangun selama ini. Sistem pemilihan langsung telah mendorong berkembangnya lembaga-lembaga pengawas independen, organisasi masyarakat sipil, dan media yang berperan penting dalam mengawal proses demokrasi di tingkat lokal. Perubahan sistem dapat mengancam peran dan fungsi lembaga-lembaga ini, yang pada gilirannya dapat mengurangi akuntabilitas dan transparansi pemerintahan daerah.

 

Selain itu, penolakan ini juga dapat dilihat sebagai upaya untuk mempertahankan keragaman politik di Indonesia. Sistem pemilihan langsung telah membuka peluang bagi munculnya tokoh-tokoh lokal dan figur-figur independen yang mungkin tidak memiliki koneksi politik di tingkat nasional. Hal ini telah memperkaya lanskap politik Indonesia dan memberikan pilihan yang lebih beragam bagi masyarakat. 

Perubahan ke sistem tidak langsung berpotensi mengembalikan dominasi partai-partai besar dan figur-figur politik nasional dalam penentuan kepemimpinan daerah, yang dapat mengurangi representasi kepentingan lokal.

 

Terakhir, gerakan penolakan ini menunjukkan kesadaran publik yang tinggi terhadap isu-isu politik dan keinginan masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi masa depan mereka. 

Ini adalah tanda positif bagi perkembangan demokrasi Indonesia, di mana warga negara tidak hanya menjadi penonton pasif, tetapi juga menjadi pengawal aktif dalam menjaga integritas sistem politik negara.