Tantangan Menghadapi Dualisme Politik Lingkungan di Indonesia

 

Penulis: Lara Tria Sovia (2210833033)

Departemen Ilmu Politik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas

 

 

Indonesia kaya akan sumber daya alam, baik dalam hal kekayaan tambang maupun keanekaragaman hayatinya yang luar biasa. Namun, di balik kekayaan tersebut terdapat tantangan besar yang harus diatasi, yaitu rancangan konstruksi politik lingkungan di Indonesia. Pasal 33 ayat 4 Konstitusi Republik Indonesia merumuskan prinsip dasar dari konstruksi politik lingkungan di Indonesia. Di sini, negara memiliki tanggung jawab utama untuk mengutamakan keadilan sosial dan perlindungan lingkungan daripada memprioritaskan kepentingan pasar.

Namun, Indonesia adalah dualisme antara retorika dan implementasi dalam kebijakan lingkungan. Meskipun terdapat komitmen kuat dalam konstitusi untuk mengutamakan keadilan sosial dan lingkungan hidup, seringkali kepentingan ekonomi dan politik lokal mengungguli prioritas lingkungan. Hal ini tercermin dalam kasus-kasus kerusakan lingkungan yang terjadi akibat eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan dampak jangka panjangnya.

Perdebatan mengenai pembangunan berkelanjutan juga menjadi sorotan utama dalam politik lingkungan di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi sering dianggap sebagai prioritas utama, namun hal ini seringkali bertentangan dengan upaya pelestarian lingkungan. Proyek-proyek infrastruktur besar seperti pembangunan jalan tol, bendungan, dan industri sering kali menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan, termasuk kerusakan hutan, pencemaran air, dan konflik dengan masyarakat adat yang tinggal di sekitar wilayah proyek.

Selain itu, politik lingkungan di Indonesia juga dipengaruhi oleh dinamika politik internal dan eksternal. Perubahan kebijakan yang terjadi akibat pergantian pemerintahan atau tekanan dari aktor politik tertentu dapat memengaruhi arah kebijakan lingkungan secara substansial. Di tingkat global, Indonesia juga harus berhadapan dengan tuntutan internasional terkait perubahan iklim dan perlindungan lingkungan, yang memerlukan komitmen dan kerjasama lintas negara.

Untuk menghadapi tantangan politik lingkungan yang semakin kompleks, Indonesia perlu mengambil langkah-langkah konkret. Pertama, konsistensi antara retorika dan

implementasi kebijakan lingkungan harus ditingkatkan. Hal ini melibatkan koordinasi yang lebih baik antara lembaga pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat.

Kedua, perlu adanya pendekatan yang lebih holistik dalam pengambilan kebijakan, yang mempertimbangkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan. Pengembangan sektor ekonomi berkelanjutan, pemanfaatan energi terbarukan, dan promosi pola konsumsi yang ramah lingkungan menjadi bagian integral dari solusi jangka panjang.

Ketiga, kolaborasi lintas sektor dan lintas negara juga menjadi kunci dalam mengatasi tantangan lingkungan secara global. Indonesia dapat memperkuat kerjasama dengan negara- negara lain, mengikuti komitmen internasional terkait perubahan iklim, dan memperjuangkan kepentingan lingkungan dalam forum-forum internasional.

Dengan kesadaran dan tindakan bersama, Indonesia dapat mengubah realitas politik lingkungan menjadi lebih responsif, inklusif, dan berkelanjutan. Langkah-langkah ini bukan hanya untuk masa kini, tetapi juga untuk mewariskan lingkungan yang sehat dan lestari bagi generasi mendatang.