Tantangan Birokrasi dalam Badan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu

 

Oleh : Laurencia Krisna Harefa Mahasiswa S1 Departemen Ilmu Politik Universitas Andalas

Birokrasi bukanlah kata yang asing di kehidupan sehari-hari kita sebagai seorang warga negara. Blau dan Page menggambarkan birokrasi sebagai suatu bentuk struktur organisasi yang efektif dalam mengelola tugas administratif yang kompleks dengan mengatur pekerjaan banyak individu secara terstruktur. Kedua ahli tersebut menekankan bahwa birokrasi melibatkan koordinasi yang sistematis dan teratur dalam mengalokasikan tugas dan tanggung jawab, sehingga memungkinkan pelaksanaan tugas-tugas tersebut secara efisien dan efektif. Dalam perspektif mereka, birokrasi bukan hanya sekadar kumpulan aturan dan prosedur, tetapi juga merupakan sistem yang dirancang untuk mencapai tujuan organisasi dengan optimal melalui pengelolaan yang cermat terhadap sumber daya dan pekerjaan. Dalam badan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) birokrasi menjadi satu aspek yang sangat dibutuhkan.

 Adapun manfaat birokrasi dalam badan penyelenggaraan pemilu, antara lain:

1. Keunggulan birokrasi dalam badan penyelenggara pemilu: Menjamin integritas proses: Birokrasi memastikan seluruh tahapan pemilu, mulai dari pendaftaran pemilih hingga penghitungan suara, dilaksanakan dengan integritas tinggi. Dengan menetapkan prosedur yang jelas dan terstandar, birokrasi membantu mencegah manipulasi dan penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merusak proses demokrasi.

2. Penegakan standar kualitas: Badan penyelenggara pemilu yang memiliki birokrasi yang kuat dapat menegakkan standar kualitas dalam penyelenggaraan pemilu. Hal ini mencakup penggunaan teknologi canggih, pelatihan personel khusus, dan jaminan kualitas dalam semua aspek pemilu, mulai dari pengadaan surat suara hingga keamanan pemilu.

3. Menjamin keadilan dan aksesibilitas: Birokrasi memainkan peran penting dalam memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses yang setara dan adil terhadap proses pemilu. Dengan menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi pemilih berkebutuhan khusus dan memastikan pemilu berlangsung adil di semua bidang, birokrasi membantu menegakkan prinsip kesetaraan dalam demokrasi.

4. Memvalidasi hasil pemilu: Lembaga penyelenggara pemilu dengan birokrasi yang kuat membantu memvalidasi hasil pemilu di mata masyarakat. Dengan menerapkan proses yang transparan, terbuka, dan akuntabel, birokrasi memastikan bahwa hasil pemilu mencerminkan keinginan rakyat yang sebenarnya, sehingga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga demokrasi.

5. Menjamin kepastian hukum: Birokrasi memberikan kerangka hukum yang kuat bagi proses pemilu. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, birokrasi menjamin kepastian hukum bagi seluruh peserta pemungutan suara, sehingga memitigasi potensi perselisihan dan perselisihan yang mungkin timbul setelah pemungutan suara. Hal ini nantinya akan membantu menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional pasca pemilu.

Birokrasi organisasi penyelenggara pemilu saat ini menghadapi tantangan yang beragam dan kompleks.

Terdapat beberapa tantangan birokrasi dalam penyelenggaraan pemilu di Negara di Indonesia, dimulai dari tantangan teknologi yang dimulai dari seluruh proses kegiatan pemilu menggunakan teknologi, campur tangan politik yang mempengaruhi keputusan politik dalam penyelenggaraan pemilu, peraturan perundang-undangan pemilu, praktik politik uang, keamanan, dan lain-lainnya. Sikap kita sebagai warga negara melihat adanya tantangan birokrasi dalam badan penyelenggaraan pemilu harus mampu bersikap proaktif dan berorientasi pada pembenahan sistem secara menyeluruh. Hal ini melibatkan langkah-langkah konkret seperti meningkatkan transparansi dalam proses pemilu, memperkuat independensi birokrasi dari tekanan politik, memperkenalkan teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi, serta menggalang partisipasi aktif warga negara dalam pemantauan dan pengawasan pemilu. Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa pemilu diselenggarakan dengan integritas, adil, dan transparan, sehingga memperkuat fondasi demokrasi yang kuat.

Laurencia Krisna Harefa

Mahasiswa S1 Departemen Ilmu Politik Universitas Andalas