Menyorot Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua: Peran OPM dalam Konflik yang Berkepanjangan

 Menyorot Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua: Peran OPM dalam Konflik yang Berkepanjangan

Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah organisasi politik yang menginginkan kemerdekaan dari Indonesia bagi masyarakat adat Papua Barat. Operasi pemberontak terhadap pemerintah Indonesia dan pasukan keamanan dijalankan oleh sayap militer kelompok tersebut, Tentara Pembebasan Organisasi Papua Merdeka (TPN). Tujuan OPM adalah pemerintahan mandiri dengan kembalinya cara hidup tradisional. Pernyataan publik mereka menyatakan, "Kami bukan teroris! Kami tidak menginginkan kehidupan modern! Kami menolak segala bentuk pembangunan: kelompok agama, lembaga bantuan, dan organisasi pemerintah, Tolong Biarkan Kami Sendiri!"

Banyak tindakan yang dilakukan OPM melanggar prinsip hak asasi manusia, seperti hak atas kehidupan, hak atas kebebasan dan hak atas pemenuhan kebutuhan dasar. Dinamika di Papua ini sangat lekat dengan isu dan kepentingan politik. Konflik kepentingan selama ini telah menciptakan kecurigaan, bahkan rasa tidak percaya (distrust) yang semakin dalam antara pemerintah dengan orang Papua.

Contoh pelanggaran HAM yang dilakukan oleh OPM adalah penyerangan terhadap apparat dan  warga sipil yang tidak terlibat dalam konflik. OPM sering melakukan serangan brutal terhadap apparat dan warga sipil Papua, termasuk pembunuhan, penculikan dan pemerkosaan. Hal ini jelas merupakan pelanggaran HAM berat dan patut dilindungi oleh semua pihak termasuk pemerintah.

Salah satu kasus yang baru-baru ini menjadi sorotan publik adalah penyerangan yang dilakukan oleh OPM yang menewaskan salah satu prajurit TNI, Jumat(22/3). Prajurit TNI bernama Praka  Riadi meninggal usai diserang oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Kejadian itu menambah duka gugurnya prajurit TNI-Polri korban KKB selama 2024 yang sejauh ini sudah menewaskan enam korban akibat ditembak saat sedang menjalankan tugas. Bukan apparat saja yang dihabisi secara kejam oleh mereka, bahkan warga sipil juga.

Lalu dimana pemerintah selama ini?kenapa seolah-olah menutup mata atas kejadian yang dialami oleh apparat dan warga sipil di wilayah papua, bagaimana dengan peran Komnas HAM atas tindakan ini? Apa karna yang diserang adalah tentara sehingga kejadian ini dianggap gugur dalam bertugas?Apa OPM dan KKB saja yang mempunyai HAM, TNI-Polri tidak? TNI-Polri juga manusia yang memiliki hak hidup sebagaimana terdapat pada prinsip HAM, mereka berhak mendapatkan keadilan.

Mereka meninggalkan keluarga demi negara dan memasang badan untuk melindungi rakyat tanpa berfikir panjang tentang keselamatan diri mereka sendiri. Namun sekedar penghargaan HAM adakah buat mereka?Mereka tidak butuh ucapan turut berduka cita, mereka butuh keadilan! Mau sampai kapan tentara akan dikirimkan ke papua untuk menjalankan tugas jika hanya berujung pada kematian. Kita terlalu sibuk dengan permasalahan di Palestina sehingga buta dengan permasalahan yang ada di negara kita sendiri, sama halnya dengan Palestina, konflik di Papua pun yang menjadi korban itu warga sipil dan pendatang yang diperlakukan kejam bahkan perempuan dan anak-anak juga dianiaya dan diperkosa. 

Peristiwa ini harus segera ditangani oleh pemerintah jika tidak di tindak lanjut akan terus berulang di tanah papua, pemerintah perlu mengimbangi pendekatan keamanan negara dengan pendekatan keamanan manusia. Keselamatan masyarakat yang tidak terlibat dalam konflik ini secara langsung harus menjadi yang utama tanpa membeda-bedakan suku dan ras antara penduduk asli dan pendatang.

Pemerintah bisa menunjuk beberapa utusan khusus yang dipercaya oleh kedua belah pihak untuk membangun dialog dan negosiasi menuju rekonsiliasi seperti yang sebelumnya pernah dilakukan di era presiden Susilo Bambang Yudhoyono Ketika menunjuk Jusuf Kala menjadi juru damai di Aceh. Selama negosiasi itu tidak dilakukan pelanggaran HAM akan treus berlangsung.

"Pengalaman penyelesaian konflik Aceh, Poso dan Ambon semestinya menjadi pelajaran penting bagi pemerintah untuk penyelesaian konflik Papua."

Secara bertahap perlu diupayakan ruang-ruang dialog untuk mencegah meluasnya kecurigaan dan rasa tidak percaya, khususnya antara masyarakat pendatang dan penduduk asli Papua maupun antara pihak aparat dengan masyarakat. Hal utama yang sangat diperlukan untuk mewujudkan perdamaian dan meredam konflik di tanah papua ini adalah dengan membangun common ground dan kepentingan bersama bagi Papua yang lebih demokratis dan sejahtera. Ini bukan semata-mata untuk menjaga keutuhan Indonesia, namun terlebih untuk menghargai dan menghormati martabat Papua di dalam kemajemukan masyarakat Indonesia.

Dari berbagai upaya ini, harapannya konflik antara pemerintah, apparat dan kelompok OPM dapat berdamai dan kembali menjadi Indonesia yang utuh dan bersatu kembali. Kasihan dengan warga sipil di papua yang hidup dengan penuh ketakutan, takut dibunuh dan takut akan disiksa. Tidak pantas juga rasanya kita sesama anak bangsa saling membunuh satu sama lain. Kita memang berbeda-beda tapi kita tetap satu dengan ideologi kita yaitu ideologi pancasila. Kita memang memiliki kekurangan dan kelebihan, tapi kita tetap harus saling berbagi dan membantu.