Membangun Birokrasi Berkualitas: Kunci Menuju Indonesia Sejahtera

 

Oleh : Habib Fahreza

Mahasiswa Departemen Ilmu Politik Universitas Andalas

 Pemerintah dan Masyarakat dipandang bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Agar terjalin hubungan, yang harmonis dan sinergis, diperlukan penghubung yang mampu menjembatani komunikasi dan interaksi diantara keduanya. Salah satunya ialah Birokrasi. Birokrasi digambarkan sebagai tulang punggung pemerintah yang mengatur sendisendi kehidupan warga negara Indonesia.

 Segala permasalahan Birokrasi di Indonesia disebut sebagai patology (penyakit) kompleks yang melekat dalam suatu birokrasi, sehingga menyebabkan birokrasi Indonesia mengalami disfungsi dalam penyelenggaraan tugas. Kondisi patologi birokrasi di Indonesia sudah termasuk dalam kategori sangat parah yang telah menjakiti semua tingkat level dalam organisasi pemerintahan baik di tingkat pusat, maupun di tingkat daerah.

 Birokrsi sebagai pelayan rakyat, haruslah mengabdi kepada negara dan masyarakat serta dapat menciptakan suatu sistem pelayanan publik yang memuaskan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi pada faktanya Birokrasi di Indonesia selama bertahuntahun mengalami banyak tantangan yang dihadapi seperti urusan yang berbelit-belit, prosedur panjang yang memakan waktu sangat lama, penyalahgunaan wewenang (abuse of power), seperti kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) dan mendapatkan stigma negatif oleh masyarakat Indonesia.

 Setelah melihat Kondisi Birokrasi yang terjadi di Indonesia, maka perlu dilakukannya reformasi untuk memperbaiki perilaku dan kinerja pelayanan birokrat yang meliputi semua unsur organisasi pemerintahan. untuk itu, demi mewujudkan pembaharuan dan perubahan yang mendasar terhadap penyelenggaraan pemerintahan. pemerintah perlu memperhatikan aktualisasi nilai-nilai dan prinsip-prinsip reformasi birokrasi berikut:

 Rekrutmen, merupakan aspek paling penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yang berkualitas, hal ini bertujuan untuk mendapatkan aparatur sipil negara (ASN) yang kompeten, berintegritas, dan berkomitmen tinggi.

 Akuntabilitas, dalam birokrasi akuntabilitas merupakan tanggung jawab aparatur sipil negara (ASN) dalam melaksanalan tugas dan kinerjanya kepada rakyat dan negara, ASN wajib melaksanakan tugas dan fungsinnya secara profesional demi memberi pelayanan publik yang berkualitas dan mudah diakses.

 Profesionalitas, merupakan kunci utama dalam reformasi birokrasi di Indonesia. Dalam birokrasi hal ini berarti aparatur sipil negara (ASN) haruslah memiliki nilai-nilai kompetensi yang tinggi, berintegritas tinggi, dan menjunjung tinggi kode etik ASN. Sehingga hal ini dapat mencegah dan memberantas praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

 Transparansi, merupakan salah satu pilar penting dalam reformasi birokrasi. Dengan melaksanakan transparansi, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi Indonesia yang dipandang negatif selama ini.

 Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, di zaman globalisasi saat ini, teknologi terus berkembang demi mempermudah kehidupan manusia, pemanfaatan teknologi secara tepat dan optimal dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas birokrasi sehingga ASN dapat menyelesaikan tugas-tugasnya dengan lebih cepat, tepat, dan akurat. Hal ini dapat menghemat waktu, biaya dan sumber daya.

 Dari paparan diatas penting dilakukannya suatu reformasi birokrasi untuk memperbaiki pelayan publik, maka reformasi itu harus segera dilaksanakan secara terarah atau secara diangsur dengan perhitungan yang matang. Reformasi birokrasi dalam hal ini merupakan jawaban maupun solusi untuk mengubah persepsi dan paradigma birokrasi di Indonesia. Sehingga Pelayanan publik yang baik akan meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan mayarakat Indonesia.