Kuasa dan Keturunan: Politik Dinasti dalam sistem Demokrasi

 

Oleh: Merisa Laras Putri (mahasiswa Ilmu Politik Universitas Andalas)

Dalam sistem demokrasi, seperti yang terjadi di Indonesia, pilihan rakyat memiliki dampak signifikan pada siapa yang akan memegang kekuasaan. Karena mereka yang mendapat suara terbanyaklah yang akan diangkat, baik itu sebagai Presiden, anggota DPR, DPD, Gubernur, atau Bupati/Walikota. Berbagai strategi politik digunakan untuk memenangkan Pemilu, mulai dari memberikan janji, program, hingga politik uang, termasuk politik dinasti.

Politik dinasti adalah salah satu strategi politik yang umum digunakan dalam setiap pemilihan umum, baik itu pemilihan umum nasional maupun pemilihan kepala daerah. Di mana praktik politik dinasti ini meniru pola penyerahan kekuasaan dari generasi ke generasi, seperti yang terjadi pada zaman kerajaan. Meskipun demikian, perbedaannya dengan nepotisme dan korupsi adalah bahwa politik dinasti lebih terfokus pada keluarga politisi yang sedang berkuasa. Meskipun era modern ini telah melihat kemunduran demokratisasi, politik dinasti masih ada, terutama di negara-negara monarki/kerajaan atau negara republik yang otoriter. Tidak terkecuali negara demokrasi seperti Indonesia yang juga terpengaruh oleh fenomena politik dinasti.

Isu politik dinasti semakin menjadi perhatian, terutama karena sejumlah partai politik berusaha mengusung calon dari keluarga politisi yang sudah berkuasa agar mereka dapat mewarisi kekuasaan. Ini tidak hanya terjadi pada kasus Gibran Rakbuming Raka, anak dari Presiden Jokowi, tetapi juga di berbagai tingkatan elit politik, baik di Jakarta maupun di daerah.

Beberapa elit politik bahkan melibatkan anggota keluarga mereka, termasuk anak dan pasangan, dalam kontestasi Pemilu atau Pilkada. Pola politik dinasti juga terlihat dalam struktur kepengurusan partai politik, yang terkadang memberi kesan bahwa partai politik tersebut menjadi milik keluarga tertentu. Meskipun keberhasilan politik dinasti tidak selalu terjamin, namun banyak yang berhasil, tergantung pada strategi dan kapasitas individu yang terlibat. Jika berhasil, maka dinasti politik akan muncul, tetapi jika gagal, maka upaya tersebut akan berakhir.

Bagian dari politik dinasti adalah langkah-langkah politik yang melibatkan anggota keluarga politisi. Keberhasilan politik dinasti ini ditentukan oleh dukungan dari rakyat pemilih, apakah anggota keluarga tersebut layak untuk melanjutkan perjuangan politiknya atau tidak. 

Tidak ada larangan bagi anggota keluarga politisi untuk terlibat dalam dunia politik, seperti yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi yang membatalkan pembatasan masa jabatan bagi keluarga yang sebelumnya menjabat dalam pemerintahan.