”KERUSAKAN INTEGRITAS: PELANGGARAN ETIKA DALAM KONTEKS BIROKRASI”

Oleh: Regina Rahmah

Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Universitas Andalas

Menurut pandangan Karl Marx yang dikutip dalam Thoha 2014:23, birokrasi adalah inti dari negara atau pemerintahan itu sendiri dan menjadi alat yang digunakan oleh kelas yang berkuasa untuk menjalankan dominasinya atas kelas-kelas sosial lainnya. Oleh karena itu, integritas dianggap sebagai dasar yang sangat penting dalam setiap struktur birokrasi yang kuat dan sehat. Namun, saat ini kita menyaksikan serangkaian pelanggaran etika yang telah mengguncang dan merusak dasar tersebut. Di dalam lingkungan birokrasi, di mana kebijakan penting dibuat dan layanan masyarakat dijalankan, pelanggaran etika telah menjadi masalah serius. Ini adalah penyakit yang merusak integritas lembaga-lembaga pemerintah. Tindakan-tindakan tidak etis ini merupakan ancaman serius bagi kepercayaan masyarakat terhadap sistem birokrasi yang seharusnya melayani dan mewakili kepentingan rakyat.

Kita sering menyaksikan situasi di mana para pejabat negara terlibat dalam skandal korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan tindakan nepotisme di dalam struktur birokrasi. Kejadian-kejadian seperti ini menimbulkan perasaan kecewa dan keraguan di masyarakat terhadap sistem yang seharusnya menjaga kepentingan mereka. Ketika oknum-oknum yang seharusnya bertanggung jawab atas pelayanan kepada rakyat justru menyalahgunakan kekuasaan dan mengkhianati kepercayaan publik, timbul pertanyaan-pertanyaan tentang integritas dan akuntabilitas lembaga-lembaga pemerintah. Situasi semacam ini menghasilkan krisis kepercayaan antara warga negara dan pemerintah, yang pada akhirnya dapat menggangu hubungan antara masyarakat dan struktur birokrasi.

Kerusakan integritas dalam birokrasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah lemahnya pengawasan internal di lingkungan birokrasi itu sendiri. Kurangnya dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran juga berkontribusi pada masalah ini. Selain itu, kekurangan pendidikan dan pelatihan tentang etika kerja bagi pejabat negara juga menjadi salah satu penyebab utama. Budaya korupsi yang sudah mengakar dalam sistem birokrasi dan sikap yang tidak terlalu tegas terhadap pelanggaran etika juga semakin memperburuk keadaan.

Dalam sebuah masyarakat yang didasarkan pada peraturan hukum dan nilai-nilai moral, kerusakan integritas dalam birokrasi merupakan suatu tantangan yang harus ditangani dengan sungguh-sungguh, sehingga kita tidak boleh mengabaikan kerusakan tersebut. Sebagai warga negara dan pihak yang terkait, kita memiliki tanggung jawab untuk berusaha memperbaiki situasi ini. Dengan langkah-langkah yang tepat dan didorong oleh kesadaran akan pentingnya nilai-nilai etika, kita dapat bekerja sama untuk membangun sistem birokrasi yang kuat dalam integritasnya. Birokrasi yang berintegritas akan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik, profesional, dan mengutamakan kepentingan publik.

Masyarakat berharap dan menuntut agar birokrasi pemerintahan dapat menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Dengan menjaga integritas tersebut, diharapkan pejabat negara dapat memberikan pelayanan yang berkualitas dan sesuai dengan kepentingan masyarakat, bukan hanya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Meningkatkan integritas dalam birokrasi tidak hanya akan mendorong peningkatan kualitas layanan publik, tetapi juga akan berdampak secara lebih luas pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketika masyarakat memiliki kepercayaan terhadap lembaga pemerintah akan terbentuk hubungan yang lebih harmonis antara warga negara dan pemerintah.

Untuk menangani masalah integritas yang terjadi dalam birokrasi, dibutuhkan langkah-langkah yang terintegrasi. Salah satu langkah utama adalah meningkatkan pengawasan baik secara internal maupun secara eksternal. Pengawasan yang efektif akan membantu mencegah pelanggaran etika yang mungkin terjadi. Selain itu, penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran etika juga sangat penting. Hukuman yang adil dan konsisten tidak hanya akan menghukum pelaku, tetapi juga dapat mencegah terulangnya pelanggaran di masa depan. Peningkatan kesadaran dan pengetahuan tentang etika kerja melalui pendidikan dan pelatihan bagi pejabat negara juga merupakan langkah penting. Ini dapat membantu membangun budaya integritas yang kuat di dalam birokrasi. Terakhir, penerapan sanksi yang tegas dan adil terhadap pelanggaran etika juga penting untuk menjaga integritas birokrasi. Jadi, melalui langkah-langkah tersebut, kita dapat memastikan bahwa birokrasi benar-benar sebagai alat untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bersama bagi seluruh masyarakat.