Tanggapi Isu Lingkungan Hijau dan Perdagangan Karbon, PPI Dunia Datangkan Pakar dan Akademisi

 

PPI Dunia, 16 Desember 2023 – Pembangunan hijau berkelanjutan menjadi solusi di tengah isu krisis iklim akhir-akhir ini. Pada kesempatan ini PPI Dunia berkomitmen terhadap penanggulangan dampak perubahan iklim dengan menggelar webinar lingkungan hidup bertajuk “How Indonesia’s Carbon Trade Operates” yang berlangsung pada Sabtu, 16 Desember 2023 pukul 14.00 WIB.

Webinar yang diinisiasi oleh Nuralfin Anripa, S.Si, M.Sc selaku Ketua Komisi Lingkungan Hidup Direktorat Penelitian dan Kajian (Ditlitka) PPI Dunia. Ia adalah lulusan dari Nalanda University India sekaligus dosen prodi ilmu lingkungan di Universitas Dumoga Kotamobagu. Komisi Lingkungan Hidup kali ini menghadirkan akademisi dan pakar di bidang carbon trade maupun lingkungan hidup: Country Director of Indonesia Ad Interim CIFOR-ICRAF, Prof. Dr. Herry Purnomo; Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas RI, Ir. Medrilzam, M.Prof. Econ, Ph.D.; dan Direktur Mobilisasi Sumberdaya Sektoral dan Regional KLHK, Dr. Wahyu Marjaka, M.Eng.

Kegiatan dimulai dengan berdoa dan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipandu oleh MC Bella Firdha Asyifa Haryanto dari PPI Tiongkok. Selanjutnya berlanjut ke acara inti yang dimoderatori oleh Naufal dari PPI UK.

Koordinator PPI Dunia Hamzah Assuudy Lubis menyambut webinar ini dengan antusias, “PPI Dunia sebagai organisasi pelajar akademik menaruh perhatian khusus terhadap isu lingkungan hijau. Saya harap dengan adanya berbagai perspekstif pakar dan akademisi dapat memperkaya pandangan kita semua. Perspektif pakar juga akan dijadikan sebagai policy brief terkait pembahasan Simposium PPI Dunia Budapest yang akan datang.”

Prof. Dr. Herry Purnomo memaparkan mengenai perdagangan karbon, “Jual beli karbon adalah jual beli credit carbon. Yaitu membangun hutan untuk menyerap karbon sejumlah dengan total emisi limbah perusahaan besar. Metode riset yang dilakukan untuk membangun kawasan hijau adalah Parcipatory Action Research (PAR), yaitu berkomunikasi dan bermitra dengan berbagai elemen sosial: NGO, masyarakat local, dan pemerintah setempat. Sehingga manfaat pembangunan kepada masyarakat sekitar.”

Pemerintah Indonesia sendiri telah bergerak progresif di bidang lingkungan hidup dan carbon trade, perdagangan karbon, dengan menerbitkan undang-undang dan regulasi terkait, terutama sebagai implementasi Paris Agreement, New York 2015. “Presiden mengungkapkan bahwa Indonesia akan mengembangkan karbon dalam skala yang lebih luas. Dokumen-dokumen ini menjadi komitmen Indonesia dalam merespon perdagangan karbon dan mitigasi perubahan iklim. Di G20 kita juga merilis voluntary national review 2030, ini kita desain untuk menanggulangi efek rumah kaca.” ungkap Direktur KLHK Dr. Wahyu Marjaka.

Direktur Lingkungan Hidup Bappenas Ir. Medrilzam memaparkan, “Bumi kita sedang menghadapai triple planetary crisis: perubahan iklim, polusi dan kerusakan lingkungan, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Bumi kita tengah boiling; suhu bumi naik dan gelombang air laut meningkat. Dari kondisi tersebut Bappenas melihat bahwa pemerintah daerah tidak boleh melakukan pembangunan secara sembarangan.”

“Pembangunan berketahanan iklim untuk menanggulangi dampak bencana alam: gempa, tsunami, dan lainnya. Kami, Bappenas, sedang merancang inpres ketahanan iklim kepada pemimpin daerah untuk meningkatkan aware terhadap perubahan iklim ini. Pembangunan berkelanjutan (sustainable development) juga akan menyelaraskan antara penanggulangan krisis iklim dan ekonomi hijau.” pungkasnya.

 

 

Informasi lebih lanjut:

Muhammad Rashief Fawaz

(+6285775706379)

Reporter Unit Redaksi BPMI PPI Dunia