RELASI ANTARA PARTAI POLITIK NASIONAL DAN LOKAL DALAM JABATAN PUBLIK

 

Oleh :

Partai politik merupakan wujud dari sistem demokrasi yang dijalankan di Indonesia. Partai politik dibentuk oleh lembaga legislatif serta eksekutif. Di setiap negara di dunia, partai politik merupakan komponen yang sangat diperlukan dalam sistem demokrasi. Suatu negara tidak bisa dianggap memilih jika tidak ada kelompok ideologi di negara tersebut karena pada dasarnya kelompok ideologi merupakan indikasi adanya peluang individu untuk membentuk kelompok sesuai dengan kecenderungannya. Kehadiran kelompok-kelompok ideologis harus terlihat sebagai sebuah peluang kebebasan bersama dan juga realitas mereka sebagai sebuah elemen yang sah. Peluang kebebasan dasar yang dimaksud adalah kesempatan untuk berhubungan dan hidup dalam pergaulan. Oleh karena itu, pada gilirannya, peluang berafiliasi adalah peluang yang dirasakan secara umum kemudian dikenal sebagai peluang afiliasi. Richard H. menyatakan bahwa tanpa adanya kesempatan berafiliasi, keluhuran manusia biasanya akan berkurang seseorang tidak dapat menawarkan sudut pandang seperti yang ditunjukkan oleh keyakinan dan jiwanya.

Agar kedaulatan rakyat benar-benar terwujud, hampir semua negara sepakat bahwa demokrasi atau pemerintahan oleh rakyat merupakan sistem yang dapat diterima. Praktik berbasis popularitas ini hanya mungkin dilakukan di negara-negara yang jumlah domain dan jumlah penduduknya sedikit. Oleh karena itu, sistem pemerintahan mayoritas yang mempengaruhi individu secara langsung di pemerintahan sulit untuk dilaksanakan. Pemerintahan yang dapat dibentuk adalah pemerintahan yang dipimpin oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih melalui sistem pemilihan umum. Disitulah letak pentingnya kehadiran partai politik sebagai penyuplai calon kandidat yang akan ikut serta dalam pemilihan umum. Kehadiran partai politik diharapkan mampu mengakomodir kepentingannya karena partai politik akan semakin besar dan berkembang seiring dengan kesadaran masyarakat terhadap politik. Faktanya, kelompok ideologi mempunyai arti yang sangat penting.

Penulis akan mencoba memahami secara lugas hubungan antara partai politik nasional dan lokal dalam jabatan publik. Dengan tujuan agar dapat mengetahui bagaimana relasi kedua sistem dalam menduduki jabatan publik sehingga penulis serta pembaca dapat memahami lebih baik tentang perbedaan dan persamaan dll dalam sistem partai politik keduanya.

Sebagai pejabat publik yang muncul pada tingkat biasa, Partai lokal memiliki hubungan yang lebih dekat dengan warganya dibandingkan dengan Partai Publik. Dalam kajian ilmu sosial politik, ikatan kekerabatan antar kelompok masyarakat sangat dekat dengan Partai lokal. Sebenarnya masyarakat pasti lebih mengenal agennya di DPRD. Selanjutnya, Partai lokasi merasa lebih dekat dengan pemilihnya dibandingkan Partai nasional.

Namun Partai lokal tidak bisa dengan mudah menjalankan program-program yang sesuai dengan yang dijalankan oleh partai nasional. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya ruang politik bagi partai politik yang tidak dapat berakselerasi di tingkat nasional. Keterbatasan tersebut dapat dilihat dari segi penganggaran, konsultasi tingkat nasional, penyusunan dan pengesahan peraturan, pencalonan gubernur/bupati/walikota, dan sebagainya. Oleh karena itu, perlu adanya keharmonisan politik antara Parlok dan Parnas dalam hubungan yang ideal.

Tugas Presiden sebagai ketua umum memiliki ciri-ciri yang sangat dominan, sehingga pengisian jabatan publik di tingkat publik, khususnya jabatan utama dan jabatan penting lainnya diisi oleh Partai nasional yang berafiliasi dengan partai pemenang keputusan politik. Dukungan terhadap strategi ini dilakukan dengan menyeimbangkan kekuatan politik, khususnya di parlemen, dan membatasi kekuatan perlawanan. Jabatan publik ini kadang-kadang diisi oleh para ahli di bidangnya, namun diharapkan diisi secara eksklusif oleh perorangan. Di wilayah yang memiliki Partai lokal dan memenangkan pemilu, otoritas Partai lokal akan memutuskan otoritas publik mana yang akan dipilih tanpa melalui siklus penentuan dan uji keterampilan. Dalam keadaan seperti ini, perubahan dan pergerakan otoritas publik bisa terjadi dengan cepat.

Ungkapan yang ‘ideal’ mengenai hubungan antara Partai nasional dan Partai lokal demi kepuasan dalam kedudukan jabatan publik adalah adanya keyakinan yang sah dan kesesuaian yang sah menurut hukum dengan kesepakatan yang telah disepakati dalam memutuskan jabatan publik. Selain itu, ada tugas rumah tangga yang tidak kalah pentingnya dengan sistem Partai lokal di Indonesia, misalnya memperluas pemahaman tentang sistem politik Indonesia, pedoman tunduk pada hukum, komponen penyelesaian perselisihan partai, dan pelatihan politik yang sehat. Hal ini penting mengingat sistem politik lokal di Indonesia masih sangat muda. Permasalahan lainnya adalah sistem pengelolaan lokal yang telah dilakukan oleh perwakilan Pemimpin. Sistem pengecekan seperti ini mungkin akan menyulitkan Partai lokal untuk berkreasi, karena manajemen dari Lead Representative bisa sangat emosional, apalagi bagi Partai lokal yang bukan merupakan aliansi dari Decision Lead Representative.