"Rencana Proyek Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) apakah menjadi Solusi atau Malah menjadi Petaka?

 

Oleh : Nur Aisyah Fikri

*Rencana Proyek Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) apakah menjadi Solusi atau malah menjadi Petaka?*

Rencana pemindahan  Ibu Kota Negara (IKN) ke Provinsi Kalimantan Timur  telah disepakati pada Rapat Paripurna DPR RI pada awal tahun 2022, dan sudah mencuri perhatian masyarakat sampai saat ini. Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke pulau Kalimantan di klaim menjadi solusi bagi permasalahan yang sudah di rasakan di pulau Jawa. Setidaknya ada beberapa alasan yang menjadi dasar untuk pemindahan Ibu Kota Negara (IKN)  ke Pulau Kalimantan. Tetapi terdapat pro dan kontra yang mengiringi jalannya rencana proyek pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari pulau Jawa ke pulau Kalimantan. 

Pemerintah melalui Kementerian PPN/BAPPENAS telah menjelaskan beberapa alasan terkait lokasi ibu kota baru hingga memilih kawasan di luar Pulau Jawa khususnya di Kalimantan Timur tersebut dengan alasan sebagai berikut. Pertama, populasi penduduk di pulau Jawa sendiri telah mencapai 151,59 juta atau sekitar 56,10 persen dari total populasi penduduk Indonesia. Data ini membuktikan bahwa beban kependudukan Indonesia selama ini terkonsentrasi di Pulau Jawa. Kedua, terkait dominasi dan kontribusi ekonomi. Alasan Ketiga, terkait kondisi ketersediaan air bersih di Jawa yang tengah menghadapi krisis air berdasarkan data tahun 2016 dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Keempat, terkait dengan penggunaan lahan di pulau Jawa yang tidak seimbang dalam penggunaan lahan dalam kebutuhan konsumtif. Alasan terakhir terkait dengan potensi dan kerawanan lingkungan yang dihadapi oleh kota Jakarta sendiri seperti banjir, longsor, abrasi air laut, polusi yang sangat serius di berbagai sungai, maupun terkait kemacetan lalu lintas yang sudah menjadi masalah pada saat ini.

Pemindahan Ibu kota Negara ke Pulau Kalimantan ini pasti membawa banyak dampak dan perubahan. Baik dampak positif atau dampak negatif. Dari alasan pemindahan ibu kota diharapkan bisa berdampak terhadap populasi manusia dan kepadatan kendaraan di Jakarta berkurang sehingga masalah polusi di Jakarta pun  bisa terselesaikan, Perekonomian juga akan merata ke semua daerah dan tujuan kota Jakarta akan terfokus menjadi kota investasi dan bisnis. 

Berdasarkan UU No 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara mempertimbangkan bahwa pemindahan ibu kota ini merupakan upaya memperbaiki tata kelola wilayah Ibu Kota Negara, yang merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan tujuan bernegara. Pemerintah sendiri memiliki tujuan agar IKN menjadi kota keberlanjutan dunia, sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan dan menjadi simbol identitas nasional yang merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia.

Semua alasan yang digunakan untuk pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan ini juga tidak membuat semua kalangan setuju untuk rencana ini, karena selain dampak positif, pemindahan ini juga berdampak negatif. Ada banyak orang  yang kurang setuju dalam pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ini ke pulau Kalimantan karena alasannya dari segi ekonomi Negara dan juga dari segi geografisnya. Menurut masyarakat pemindahan (IKN) akan menyebabkan hutang Negara bertambah besar, karena pemindahan ibu kota akan memakan anggaran yang tidak sedikit dan ini menyebabkan kekhawatiran besar bagi banyak mayarakat. 

Tidak hanya manusia yang merasakan dampak dari pemindahan IKN ini, tetapi flora dan fauna yang tinggal di sana juga akan sangat merasakan dampak dari proyek ini. Degradasi lahan dan lingkungan yang diubah akan sangat mempengaruhi kelangsungan  dan kesejahteraan flora dan fauna di sana. Hal ini terjadi sebagai akibat dari pembangunan kota, perumahan penduduk, pertokoan, pasar yang akan dibangun. Dalam kondisi alami seperti sekarang saja Kalimantan sudah sering mengalami bencana banjir, apalagi nanti setelah IKN pindah ke Kalimantan. Sehingga tanggung jawab atas kelangsungan hidup flora dan fauna yang tergantung kepada kita semua tidak bisa kita jalankan dengan baik.    

Karena pemindahan IKN akan membuat perubahan terhadap iklim, tata air, dan sehingga ditakutkan juga akan membuat pencemaran dan kerusakan lingkungan nantinya. Perubahan iklim akibat pemanasan global pada akhirnya dapat menyebabkan bencana yang berbahaya. Pola pertanian juga akan berubah, baik di Indonesia maupun global, hingga naiknya suhu laut dan naiknya permukaan air laut. Semua itu memiliki potensi untuk mengancam nantinya. Sehingga ditakutkan keseimbangan ekosistem tidak bisa kita pertahankan.

Keseimbangan ekosistem sangat penting diperhatikan. Pohon dan hutan merupakan paru-paru dunia, karena banyak pohon akan menjadi salah satu penghasil oksigen terbesar di dunia. Saat ini Pulau Kalimantan merupakan salah satu paru-paru dunia karena luas hutannya , yaitu sekitar 40,8 juta hektar. Sehingga menjadikan Indonesia sebagai Negara yang menyumbangkan usaha penyerapan karbon global yang besar. 

Fakta bahwa Kalimantan merupakan paru-paru dunia juga tidak bisa kita kesampingkan dalam hal rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ini. Dalam rencana pemindahan IKN ini pasti akan banyak mengalami perubahan bagi lingkungan di daerah Kalimantan itu sendiri, dan itu bisa merusak fungsi dari hutan Kalimantan sebagai paru-paru Dunia. Walaupun proyek yang akan dijalankan ini di klaim menjadi forest city atau kota hutan tetapi ini tidak akan menutup kemungkinan untuk merusak hutan-hutan primer yang sudah tumbuh disana. Suatu lahan jika sudah dibuka dan diubah menjadi fungsi yang lain maka akan lama dan susah untuk mengembalikannya ke bentuk semula. Akan membutuhkan waktu lama untuk menciptakan forest city yang sudah diusungkan di konsep IKN ini. 

Sebagai warga Negara Indonesia kita juga harus menilik dari kacamata manapun untuk mencegah terjadinya hal yang bisa merugikan masyarakat dan ekosistem alam. Karena kesejahteraan alam dan keseimbangan ekosistem itu tanggung jawab kita semua. Tapi sebagai warga Negara kita juga harus percaya kepada pemerintah yang sudah merencanakan sesuatu itu pasti akan melakukan kajian mendalam  untuk menimbang dampak yang akan ditimbulkan nantinya. Sehingga apapun nanti keputusan yang akan di ambil oleh pemerintah, maka dapat kita harapkan itu tidak akan merugikan banyak pihak.