Memulai Ekonomi Biru untuk Laut Indonesia Sehat Sejahtera

Oleh : Diana Anjellia

Pekerjaan : Mahasiswi S1 Biologi Universitas Andalas

 

 

 SejahteraIndonesia merupakan negara kepulauan dengan 62 persen total luas negara Indonesia berupa laut. Oleh karena itu, dalam rangka pemulihan dan transformasi ekonomi pasca pandemi Covid19, Indonesia perlu memiliki pendekatan baru dan mencari sumber pertumbuhan ekonomi baru yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Blue Economy adalah salah satu jawabannya, dengan potensi ekonomi yang perlu dioptimalkan. Istilah tersebut muncul sekitar 10 tahun yang lalu yang dilontarkan oleh Prof. Gunter Pauli dalam bukunya yang berjudul The Blue Economy, 10 Years, 100 Innovations, 100 Million Jobs, yang menggambarkan potensi manfaat teorinya bagi perlindungan lingkungan hidup komunitas dunia, pelestarian sumber daya alam, inisiatif pengurangan biaya industri dengan pengalihan pada konsumsi energi hijau, bersih, hasil daur ulang atau terbarukan. Dalam bukunya tersebut, Pauli (2006) menyebutkan bahwa Blue Economy is a collection of innovations contributing towards the creation of a global consciousness rooted in the search for practical solutions based on sustainable natural systems.Ekonomi biru (Blue Economy) adalah pemanfaatan sumber daya laut yang berwawasan lingkungan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan mata pencaharian sekaligus pelestarian ekosistem laut. Ekonomi biru juga besudut pandang pada lautan sebagai “Ruang Pengembangan” dengan penguatan transportasi laut, destinasi wisata yang terintegrasi, sektor perikanan, peduli ekosistem, serta energi bersih yang terjangkau dan terbarukan.Saya menyebut ekonomi biru sebagai bisnis menguntungkan yang dimiliki atau dioperasikan oleh penduduk lokal. Hal itu bisa berkelanjutan dan tidak terbatas pada sumber daya alam.Misalnya, ekonomi biru tidak terbatas pada perikanan dan akuakultur, tetapi juga mencakup pariwisata, pertambangan, dan transportasi. Fungsi utama program ekonomi biru, yaitu menjaga kesehatan ekonomi perikanan. Di antara lima program ekonomi biru KKP, kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota yang akan bersinggungan langsung dengan nelayan dan pengusaha perikanan. “Laut Sehat, Indonesia Sejahtera” merupakan kalimat komitmen yang dituturkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan upaya menangani sampah laut dalam rangka implementasi ekonomi biru untuk memulihkan kesehatan laut. Konsep Ekonomi Biru dikembangkan untuk menjawab tantangan sistem ekonomi dunia yang cenderung ekploitatif dan merusak lingkungan yang disebabkan oleh eksploitasi melebihi kapasitas atau daya dukung alam. Inti dari Ekonomi Biru adalah Sustainable Development yang merupakan koreksi sekaligus perkayaan dari Ekonmi Hijau denagan semboyan “Blue Sky – Blue Ocean” dimana Ekonomi tumbuh, rakyat sejahtera, namun langit dan laut tetap Biru.Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono “Kunci keberhasilanpengelolaan laut adalah kesehatan laut itu sendiri. Perluasan kawasan konservasi, bertujuan untuk tiga aspek, yaitu penyerapan karbon, penghasil oksigen, dan tempat pemijahan ikan. Kerusakan laut paling besar diakibatkan penangkapan ikan yang tidak terukur.”Komitmen tersebut berlanjut dalam Pekan Kemitraan Keberlanjutan Swedia-Indonesia 2021) melalui peluncuran Buku Blue Economy Development Framework for Indonesia’s Economic Transformation atau Kerangka Pembangunan Ekonomi Biru untuk Transformasi Ekonomi di Indonesia. Kerangka pembangunan ekonomi biru ini merupakan implementasi amanat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Indonesia (RPJPN) 2005-2025, yang mengakui Indonesia sebagai negara kepulauan yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan dengan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yang menekankan pentingnya pengelolaan lingkungan laut yang baik untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.Kunci untuk menciptakan penataan ruang laut yang tertib sesuai dengan zonasi serta mendorong pembangunan di wilayah laut dan pesisir melalui pengembagan ekonomi biru (blue economy) yang implementasinya menitikberatkan pada pertimbangan aspek ekologi serta ekonomi dalam setiap aktivitas pemanfaatan ruang laut. Selain itu, program ekonomi biru juga mengedepankan pendekatan ekonomi sirkular sehingga dalam pemanfaatannya tidak hanya sebatas kelestarian lingkungan, namun juga mengungtungkan bagi para nelayan dalam penghasilan tambahan bagi mereka.Menurut Jusuf (2012), ekonomi biru dapat dilihat sebagai tindakan yang bertumpu pada pengembangan ekonomi rakyat secara komprehensif guna mencapai pembangunan nasional secara keseluruhan. Pendekatan pembangunan berbasis ekonomi biru akan bersinergi dengan pelaksanaan triple track strategy, yaitu program pro-poor (pengentasan kemiskinan), pro-growth(pertumbuhan), projob (penyerapan tenaga kerja) dan pro-environtment (melestarikan lingkungan). Ketika daya dukung (sumber daya) alam dan daya tampung lingkungan sudah tidak seimbang dan tidak kuat lagi dalam menampung dan memfasilitasi kegiatan penduduk (kualitas, kuantitas, dan mobilitas penduduk), maka otomatis kehidupan kita dan kehidupan generasi mendatang akan terancam karena kesalahan kita akibat kerusakan lingkungan. Agar tidak terjadi hal itu, memang dibutuhkan pemahaman, kesadaran, dan pembelajaran (pemberdayaan) kepada sesama akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Prinsip-prinsip yang terkandung di dalam ekonomi biru dapat menjadi kunci emas di dalam perencanaan pembangunan nasional. Langkah-langkah konkret dari penerapan "blue economy" ini terbagi menjadi tiga, yaitu : "Pertama adalah soal pemahaman yang lebih jelas tentang nilai dari ekosistem laut. Kedua, dengan lebih efektif mengaitkan ekosistem laut dengan ketahanan pangan, ini terkait dengan kesinambungan bahan pangan dengan strategi ekonomi serta sosial pembangunan," sementara pendekatan ketiga adalah dengan transisi ekonomi dalam potensi ekonomi menyangkut pasar, industri, dan komunitas terhadap pola pembangunan yang lebih berkeadilan.Program ekonomi biru atau Blue Ocean Economy amat sangat bagus untuk diaplikasikan di Indonesia, sayangnya Indonesia sendiri ketinggalan menggunakan sistem ini dengan negara Malaysia dan Singapura yang sudah lebih dulu menerapkan system ini. Namun lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, bukan?