Untuk Keterbukaan informasi, PKM UNP Fasilitasi Bentuk PPID Nagari Tabek

Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang (UNP) melalui Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Fasilitasi pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Nagari Tabek, Pariangan Tanah Datar.

PKM bertajuk “Pengembangan Perangkat Nagari Melalui Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pelatihan Pengelolaan Website Nagari” ini diketuai oleh Rahmadhona Fitri Helmi SAp MPM, Iip Permana ST MT, Yuliarti SE ME, beserta dua orang narasumber serta dua orang mahasiswa.

Pembentukan PPID dan pengelolaan website nagari sendiri adalah bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) berlangsung pada Rabu (30/9) lalu.

Rahmadhona Fitri Helmi SAp MPM kepada media mengatakan pelatihan bertujuan karna masyarakat berhak untuk tahu mengenai informasi publik terkait nagarinya, seperti tertuang dalam konstitusi negara Republik Indonesia UUD 1945 pasal 28 F.

“Berlandaskan hal tersebut, maka pembentukan PPID nagari sangat diperlukan. Karena PPID memiliki tugas salah satunya adalah menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat,” terangnya.

Dalam penyampaian materinya sebagai narasumber, Artha Dini Akmal SAP MAP, dosen Ilmu Administrasi Negara UNP menjelaskan soal pentingnya membentuk PPID di tingkat nagari.

“Adanya transparansi di nagari diharapkan dapat mengurangi munculnya praktik korupsi yang sudah menjadi budaya di negara Indonesia ini,” tegasnya.

Dalam materi pelatihan pengelolaan website nagari, Ares Albirru Amsal SE MSM memaparkan lima manfaat dari pengelolaan website nagari ini.

Pertama, website sebagai sumber informasi bagi masyarakat nagari. Kedua, website sebagai pelayanan publik. Contohnya, apabila masyarakat ingin mengurus layanan surat menyurat atau perizinan mereka tidak perlu lagi secara langsung datang ke kantor wali nagari, mereka bisa mengurus surat tersebut melalui website nagari.

Ketiga, website nagari mampu membangun kedekatan perangkat nagari dengan masyarakatnya. Hal ini karena profil perangkat nagari dan struktur organisasinya ditampilkan dilaman website.

Keempat, website nagari sebagai penarik investor dan dan wisatawan. Jika informasi yang ditampilkan memuat berbagai potensi yang dimiliki nagari, tentunya para investor akan tertarik untuk beriventasi dan para wisatawan pun akan banyak berkunjung melihat situs-situs bersejarah yang terdapat di nagari tersebut.

Kelima, website nagari sebagai prasyarat penerimaan hibah dan bantuan sosial. Setiap pengusulan hibah khususnya di perguruan tinggi, maka akan selalu disertai dengan keberadaan webiste nagari.

Lebih lanjut, Ares mengatakan, pada tahap awal memberikan pendampingan kepada semua peserta pelatihan bagaimana membuat laman PPID, menu dan sub-menu, foto perangkat nagari dan teks berjalan.

“Pembuatan fitur-fitur ini sebaiknya dicobakan dulu pada website tiruannya (dummy), setelah itu baru dilakukan pada website resminya,” jelasnya. (rdo)