Politik dan Etika Politik

Oleh : Idenvi Susanto

Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) salah suatu media untuk mewujudkan demokratisasi yang jurdil, sering memperlihatkan adengan politik yang tidak sehat dan tidak sesuai dengan etika berpolitik. 

Prof. A. Qodri Azizy dalam buku Membangun Integritas Bangsa menyebutkan etika politik adalah etika yang berkaitan dengan masalah-masalah politik atau perilaku politik yang harus dipertanggung jawabkan oleh pelaksana politik atau politikus.

Setiap politisi harus mengedepankan nilai-nilai moral etik dalam menjalankan mandat kepemimpinannya. Oleh sebab itu setiap politikus juga harus siap dengan pertanggung jawaban moral ketika terjadi kecacatan dalam kepemimpinannya.

Permasalahannya adalah banyak para politikus yang abai akan nilai-nilai moral etik yang melekat pada dirinya. Bahkan banyak sekali para politikus yang dengan sengaja melakukan tindakan-tidakan yang tak etis dan meruntuhkan wibawanya secara pribadi maupun institusi.

Misalnya para politikus yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi dengan gigih dan dengan berbagai cara tetap bersikukuh untuk terus memimpin suatu institusi tertentu, yang bahkan jika dilihat dari sisi moral etis atau kepantasan sudah tak layak. Beda halnya dengan Negara-negara yang dari segi budaya politiknya maju, tidak segan-segan untuk mundur dari jabatanya, sekalipun belum ada vonis tetap dari pengadilan.

Maka dari itu setiap polikus harus memahami dan mengaktualisasi Pedoman moral etik yang ada di masyarakatnya. Jangan sampai ada politikus yang menjalankan jabatan publik namun miskin kepercayaan dari masyarakat. Karna tidak mungkin seorang pejabat yang cacat dari segi moralitasnya mampu memipin suatu institusi Negara dengan baik, berwibawa dan efektif.

Selain tulisan yang ada didalam buku tersebut, saya sebagai penulis artikel ini melihat dalam kehidupan sehari-hari ada sikap yang kurang terpuji dan sering terjadi ditunjukkan oleh para politisi, yaitu sikap saling memojokkan atau bahkan cenderung mengkambinghitamkan politisi atau partai politik lainnya. Tendensi berpolitik dengan gaya seperti ini tentu tidak diinginkan dan diharapkan tidak terjadi, karena justru akan merusak citra dunia perpolitikan, dan menjadi kendala untuk mewujudkan demokrasi yang benar dan adil. 

Karena itu, etika berpolitik bagi para politisi  mutlak perlu demi menghindari bentuk-bentuk dan praktek-praktek yang tidak terpuji dan cenderung keluar dari koridor etika politik yang sebenarnya. Dengan demikian, politisi yang baik adalah  yang mampu menunjukkan jati diri dalam berpolitik dengan sikap yang santun dan bermoral, memiliki integritas diri dan bermartabat serta memiliki semangat pelayanan dan pengabdian yang tulus untuk kepentingan masyarakat, terutama demi mewujudkan cita-cita yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 

Momen pemilihan eksekutif boleh dibilang tinggal beberapa bulan lagi. Pentas politik di daerah-daerah sudah mulai ramai dihangati dengan berbagai kampanye politik bakal calon pemimpin. Partai-partai pun mulai menyiapkan strategi untuk ikut bertarung memenangkan paket calon yang akan diusung.

Penulis menyadari kompetisi dalam berpolitik itu sah dan wajar-wajar saja, namun ketika persaingan itu dijadikan tameng untuk saling merendahkan dan menjatuhkan satu sama lain, maka sesungguhnya itu salah kaprah dan menyalahi etika berpolitik.

Bagi seluruh masyarakat, tentu sangat diharapkan agar turut menjaga atmosfer selama masa-masa persiapan menjelang datangnya pesta demokrasi tersebut hingga saat proses pemilihan nanti, karena bagaimanapun juga partisipasi kita semua untuk menjaga kenyamanan dalam seluruh proses berdemokrasi itu sangat penting, demi tegaknya demokrasi yang baik dan benar. "Salam Beretika"