DPRD Padang Setujui

 

Wali Kota Padang Fadly Amran menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Padang dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Tahun 2025. Rapat ini digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Padang, Jumat (11/7/2025).

Rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD ini menjadi momentum penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Seluruh fraksi menyampaikan pandangan akhir mereka, sebagai bentuk pengawasan dan dukungan terhadap arah kebijakan fiskal Kota Padang ke depan.

Usai rapat, Wali Kota Fadly Amran menyampaikan bahwa perubahan APBD ini menjadi kesempatan strategis untuk mendorong percepatan program-program prioritas Pemerintah Kota Padang.

“Banyak visi, misi, dan program unggulan (progul) kita selipkan pada kegiatan APBD perubahan ini, Kita harapkan kegiatan-kegiatan progul kita bisa dieksekusi dengancepat agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.” ujar Fadly Amran.

Fraksi Gerindra DPRD Kota Padang secara tegas mendorong Pemerintah Kota Padang untuk segera menerapkan sistem digitalisasi dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Desakan ini disampaikan dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi terhadap Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, yang digelar di Gedung DPRD Kota Padang, Jumat (11/7).

Dalam kesempatan itu, perwakilan Fraksi Gerindra, Rachmad Wijaya mengatakan, penggunaan sistem manual dalam pengelolaan PAD sudah tidak relevan lagi dan membuka peluang besar terhadap penyelewengan.

“Kami menyampaikan langsung kepada Pak Wali, bukan sekadar dalam konteks formalitas saja, tapi ini sudah menjadi keharusan. Digitalisasi adalah harga mati,” tegas Rachmad.

Rachmad mengungkapkan, Fraksi Gerindra telah melakukan pengecekan langsung ke lapangan dan menemukan banyak potensi kebocoran pendapatan akibat masih digunakannya sistem manual dalam berbagai sektor pelayanan publik di Kota Padang.

“Kami sudah turun langsung melihat di lapangan dan memang, penyelewengan itu potensinya besar sekali. Maka dari itu, kami ingin sistem ini segera diubah,” imbuhnya.

Ia menekankan keberhasilan program-program besar Pemerintah Kota Padang sangat bergantung pada optimalisasi pendapatan daerah. Oleh karena itu, sistem pengelolaan PAD harus ditata ulang agar efisien dan bebas dari praktik-praktik yang merugikan.

“Tidak mungkin hanya fokus pada program-program saja jika pendapatannya tidak optimal. Kami dorong Pak Wali untuk membuat sistem baru yang efektif,” tegas Rachmad lagi.

Dalam penyampaiannya, Rachmad menyoroti dua sektor utama yang dinilai perlu segera bertransformasi secara digital, yakni Unit Pelaksana Teknis (UPT) Parkir dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Menurutnya, hingga saat ini baru sekitar 50 persen pelanggan DLH yang telah masuk ke sistem digital, dan itu pun sebagian besar merupakan pelanggan dari PDAM.

“Sisanya masih dikelola secara manual oleh Lembaga Pengelola Sampah (LPS) di tingkat kelurahan. Penarikan secara manual ini sangat rawan terjadi penyelewengan,” ujarnya.

Fraksi Gerindra, kata Rachmad, mengusulkan agar pelanggan-pelanggan DLH diberikan fasilitas pembayaran non tunai, misalnya melalui barcode yang dapat diakses menggunakan ponsel pintar. “Hampir semua masyarakat sekarang punya HP. Tinggal scan barcode dan bayar. Sederhana dan transparan,” jelasnya.