Oleh : Laura Yuwidya Putri (Mahasiswa Departemen Ilmu Politik Universitas Andalas)
Saat sekarang ini, banyak sekali bermunculan isu-isu sosial yang menjadi perhatian publik. Isu tersebut mulai dari yang bersifat lokal, nasional, hingga global. Tentunya hal ini menarik untuk dibahas secara mendalam. Salah satu masalah yang terjadi saat ini adalah demo yang dilakukan oleh kaum buruh di Kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Aksi unjuk rasa ini dilakukan untuk menuntut pencabutan omnimbus law Undang-Undang Cipta Kerja.
Aksi ini dilakukan oleh massa buruh yang tergabung dalam Konferensi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh. Para buruh kompak menggunakan seragam khas KSPI yaitu pakaian merah hitam dengan membawa atribut seperti bendera dan pamflet yang di dalamnya terdapat tuntutan. Mereka menuntut untuk menaikkan upah minimum buruh karena kebutuhan sehari-hari semakin meningkat.
Seorang orator demo mengatakan bahwa imbas dari adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah rendahnya upah yang akan diterima buruh setiap saatnya. Konsep upah minimum yang menjadi upah murah ini akan mengancam kesejahteraan buruh sehingga kebutuhan mereka tidak akan tercukupi. Dalam UU Cipta Kerja tersebut memungkinkan adanya kontrak kerja yang berulang-ulang tanpa jaminan menjadi pekerja tetap yang akan mengancam stabilitas kerja. Tak hanya itu, pesangon yang diberikan hanya setengah dari aturan sebelumnya, tidak adanya kepastian upah selama cuti, hingga penghapusan sanksi pidana bagi pelanggaran hak-hak buruh yang akan memberikan kelonggaran bagi pengusaha untuk melanggar tanpa adanya konsekuensi hukum yang berat. Tentunya hal ini memberatkan kaum buruh yang secara langsung terlibat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.
Adanya aksi demo yang dilakukan oleh gerakan sosial ini menunjukkan bahwa sudah seharusnya masyarakat terlibat dalam pengambilan suatu keputusan. Sebab, keputusan ini akan berdampak langsung bagi kehidupan masyarakat, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Jika hanya segelintir pihak yang memutuskan maka kelompok kecil atau yang terpinggirkan tidak akan mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah. Ketika masyarakat merasa suara mereka didengarkan, masyarakat akan cenderung menerima dan mematuhi hasil kebijakan tersebut, meskipun tidak semua permintaan mereka terpenuhi. Oleh sebab itu, keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan diperlukan agar mengurangi ketegangan sosial dan mencegah konflik terjadi.
Disini, KSPI memainkan peran penting dalam memperjuangkan hak-hak pekerja dan kesejahteraan buruh di Indonesia. KSPI menjadi penggerak utama dalam menentang kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan kaum buruh. KSPI yang bertindak sebagai perwakilan resmi buruh menjadi wadah bagi buruh dalam menyuarakan tuntutan mereka secara kolektif kepada pemerintah atau perusahaan. Aksi demo yang dipimpin oleh KSPI ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat luas bahwasannya masyarakat harus peka terhadap masalah disekitarnya. Hal ini juga membantu menarik dukungan publik untuk mendapatkan perhatian lebih supaya masalah ini dapat segera diatasi dengan baik.
Dengan adanya KSPI yang berperan sebagai salah satu konferensi serikat pekerja terbesar di Indonesia, diharapkan dapat mendorong perubahan pada transformasi sosial-ekonomi dalam berbagai aspek kehidupan, terutama masyarakat pekerja yang membutuhkannya untuk kelangsungan hidup mereka. Bukan hanya sekedar menjadi perwakilan buruh, tetapi juga menjadi aktor penting dalam menggerakkan perubahan sosial yang lebih luas. Sehingga akan membangun solidaritas antar sektor dalam memperjuangkan keadilan sosial dan ekonomi yang lebih adil di Indonesia.
0 Comments