TANTANGAN GMNI SEBAGAI PENGANUT IDEOLOGI MARHAENISME DALAM DEMOKRASI OLIGARKI

 

Oleh : Muhamad Alfarozy

Mahasiswa Program Studi Pemikiran Politik Islam UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Ajaran marhaenisme adalah buah pikiran dari bapak proklamator Indonesia yakninya Ir. Soekarno atau biasa yang dikenal dengan sebutan Bung Karno. Pemikirannya tentang konsep masyarakat yang tertindas oleh sebuah system imperialisme, kolonialisme, dan kapitalisme. Soekarno juga menyebutkan bahwasanya ajaran marhaenisme adalah sosialisme dalam praktik Indonesia. Marhaenisme sendiri menginginkan susunan masyarakat dalam segala hal menyelamatkan kaum marhaen. Ada beberapa istilah dalam ajaran marhaenisme itu sendiri, yaitu marhaenisme adalah ideology kaum marhaen, marhaenis adalah orang yang memperjuangkan kaum marhaen, dan marhaen adalah orang-orang yang melarat dan hanya sedikit memiliki alat produksi serta tidak bekerja dengan orang lain dan juga tidak memperkerjakan orang lain. Konkritnya kaum marhaen adalah petani, buruh, nelayan, dan sebagainya yang tertindas oleh system kapitalisme, imperialism, kolonialisme. Konsep marhaenisme digagas pada umur 20 tahun oleh soekarno, marhaenisme adalah cara atau azas perjuangan yang menghapus kapitalisme dan imperialism.

Berbeda dengan ajaran marhaenisme, oligarki dimana kekuasaan hanya dijalankan segelintir orang yang mempunyai pengaruh dominan dalam pemerintahan. Pasca orde baru oligarki saling bersaing dalam kontestasi politik yang terbagi-bagi dalam partai politik. Oligarki dan demokrasi saling menunggangi dimana demokrasi dimanfaatkan oleh kelompok oligarki untuk menuju kekuasaan. Sehingga keputusan yang dibuat ataupun kebijakan tidak lagi berorientasi pada kesejahteraan umum melainkan bagi segelintir kalangan oligarki. Tentu cara oligarki ini bertentangan dengan ajaran marhaenisme soekarno yang menginginkan keselamatan bagi kaum marhaen. Demokrasi pengertian secara umum adalah pemerintahan dari rakyat namun demokrasi hari ini berubah menjadi demokrasi oligarki dimana pemerintahan itu dari kalangan elite. Soekarno menginginkan terciptanya sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi.

Soekarno tidak hanya saja menginginkan demokrasi secara politik tetapi juga demokrasi secara ekonomi. Demokrasi politik masih belum bisa menyelamatkan kaum marhaen dalam pergaulan hidup. Tentunya dengan adanya demokrasi ekonomi akan dapat nantinya menyelamatkan kaum marhaen. Soekarno menginginkan nasionalisme itu tumbuh dari kaum marhaen itu sendiri, dimana sosio-nasionalisme tidak menginginkan nasionalisme borjuis yang membuat kepincangan dalam masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwasanya demokrasi politik dan demokrasi ekonomi itu lahir dari nasionalisme masyarakat itu sendiri. Terus bagaimana keadaan demokrasi Indonesia hari ini?, dalam proses pemilu Indonesia sekarang cost politik begitu mahal. Bahkan untuk caleg setingkat kab/kota membutuhkan modal sebesar 500-1milyar untuk duduk di parlemen. Sehingga yang mampu terjun ke dunia politik tentu orang yang memiliki modal besar atau juga disebut sebagai pengusaha dan bahasa lainnya adalah kaum borjuis.

Demokrasi secara politikpun menjadi pincang karena akses ke partai poltik sudah dibatalkan karena ketidakadaan modal tersebut. Adapun yang memiliki akses tetapi hanya menjadi pemenuhan kuota per-dapilnya atau kiasan dalam bahasa minang parami alek urang ( hanya meramaikan acara orang). Kemudian orientasinya tidak bertujuan untuk duduk diparlemen mewakili konstituennya, tetapi hanya karena ada deal-dealan politik dengan partai politik. Hal seperti ini menyebabkan sifat keterwakilan menjadi hilang dikarenakan yang diprioritaskan untuk duduk di parlemen adalah caleg-caleg yang memiliki modal finansial yang mendukung.

Kemudian kalau kita kaitkan dengan revolusi prancis dimana kaum borjuis memanfaatkan rakyat jelata untuk menjatuhkan raja dan kaki tangannya seperti kaum ninggrat dan pemangku agama. Kalau kita lihat konteks pemilu sekarang, konstituen dimanfaatkan atau menjadi alat menuju kekuasaan dengan cara menyebar janji bohong dan juga melakukan money politik. Sehingga kedaulatan rakyat telah direbut oleh kaum borjuis tersebut atau caleg-caleg yang mempunyai modal finansial yang mendukung. Penindasan dengan cara baru ini terhadap masyarakat tentunya juga bertentangan dengan ajaran marhaenisme. Dimana sosio-nasionalisme tidak tumbuh didalam diri caleg-caleg yang sebagai oknum dalam memanipulasi pandangan masyarakat tentang mereka. Nasionalisme yang diinginkan soekarno adalah nasionalisme yang berperikemanusiaan, yang memikirkan selamatnya hidup orang banyak.

Bagaimana marhaenisme dapat menjawab persoalan yang kompleks ini?, tentunya adalah anak ideologis dari Bung Karno. GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) adalah organisasi ekstra kampus yang berdiri pada 23 maret 1954. Organisasi ini didirikan oleh gabungan tiga organisasi mahasiswa, Gerakan Mahasiswa Demokrat Indonesia (Jakarta), Gerakan Mahasiwa Merdeka (Surabaya), dan Mahasiswa Marhaenis (Yogkarta). Singkatnya tiga organisasi tersebut memiliki persamaan ideology yaitu marhaenisme. Dalam tulisan ini kita tidak akan membahas sejarah dari organisasi GmnI, tetapi bagaimana kader-kader GmnI dapat melanjutkan cita-cita dari Bapak Proklamator Ir. Soekarno untuk mewujudkan keadilan social, politik, ekonomi dan lain-lainnya. Organisasi GmnI tersebar diseluruh kab/kota yang ada di Indonesia, tentunya dengan kader-kader yang tersebar tersebut tentunya ada konsolidasi melawan praktik kapitalisme,  Neo-imperialisme, Neo-kolonialisme. Tentunya praktek tersebut menindas dan menghisap kaum marhaen yang ada di Indonesia. Bukan hanya tentang ekonomi tetapi pendidikan juga harus diperhatikan oleh kader-kader GmnI yang tersebar dari cabang sampai komisariat di Indonesia.

Sempat menjadi isu yang menjadi polemic di kalangan mahasiswa tentang kenaikan UKT (Uang Kuliah Tunggal) dengan terbitnya permendikbud No 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi. Dikarenakan peraturan tersebut menjadi legitimasi kampus untuk menaikkan UKT.  Sesuai dengan pembukaan UUD 1945 Alinea ke-4 bahwasanya Negara harus mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu bentuk keseriusan dari Negara adalah dengan rendahnya biaya pendidikan sehingga dapat mewujudkan sila ke-5 yaitunya mewujudkan suatu keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Walaupun telah dicabut permendikbud tersebut oleh Komisi X DPR RI tidak menjadikan kita lengah akan hal tersebut.

Beberapa kegiatan yang kerap dilakukan oleh GMNI seperti kaderisasi, advokasi, literasi dan demonstrasi. Dari kegiatan tersebut harus sinergitas dari DPP GMNI sampai pada DPC GMNI yang ada di Indonesia. Sehingga melalui pengkaderan dapat mendidik kader bangsa dalam mewujudkan sosialisme Indonesia berdasarkan Pancasila 1 Juni 1945 UUD 1945. Kemudian advokasi merupakan giat-giat kemasyarakatan terus dilaksanakan agar GMNI tetap dapat bersama dengan rakyat-rakyat yang tertindas oleh system kapitalisme, Neo-Imperialisme, dan Neo-Kolonialisme.

Kemudian bagaimana kader GmnI menjawab persoalan demokrasi oligarki hari ini?, tentunya semua kadernya adalah mahasiswa yang sebagai agen perubahan, generasi penerus bangsa, penjaga nilai, penguat moral, dan social control terhadap berlangsungnya Negara ini. Usaha- usaha yang dapat dilakukan kader GMNI adalah melakukan pendidikan politik baik itu terhadap anggotanya maupun kepada masyarakat yang sesuai dengan ajaran marhaenisme yaitunya Sosio-Nasionalisme, Sosio-Demokrasi, dan Ketuhanan yang berkebudayaan. Nilai-nilai tersebut tidak hanya saja diberikan kepada kader dan juga anggota tetapi juga kepada khalayak ramai dengan mengadakan seminar tentang bahayanya demokrasi oligarki yang dapat menghisap kaum marhaen itu sendiri.

Dengan pendidikan politik tersebut para kader dan anggota sadar akan posisi oligarki yang mengeyampingkan kepentingan masyarakat. Kemudian kader GmnI harus sadar akan kondisi demokrasi yang tercipta hari ini tidak sesuai dengan Sosio-demokrasi dari Bung Karno. Yaitunya demokrasi masyarakat yang betul-betul adanya kesempatan yang sama dibidang politik dan juga ekonomi. Demokrasi oligarki menjelma menjadi kaum borjuis yang mencoba menutup mata dari masyarakat agar masyarakat dapat mengantarkannya pada posisi kekuasaan. Dengan perkembangan zaman ini GmnI mampu bergerak diruang digital dan memprogandakan bahaya oligarki dalam masuk system politik. Beserta mampu bekerja sama dengan pihak penyelenggara baik itu KPU dan BAWASLU dalam menyelesaikan kecurangan pemilu dan juga mensosialisasikan pentingnya partisipasi politik masyarakat bagi kelangsungan hidupnya.

Kemudian dengan adanya OKP lain seperti HMI, PMII, IMM, GMKI, dan organisasi lainnya dapat berkolaborasi melakukan suatu aksi dan melakukan social control terhadap suatu kebijakan yang dikeularkan oleh pemerintah. Kemudian ciri khas dari Bung Karno yang mampu mempersatukan berbagai aliran politik dapat juga ditiru oleh kader-kader GmnI sebagai anak ideologis dari Bung Karno. Tentu lawan dari OKP yang sebenarnya maupun organisasi dalam kampus adalah para oligarki yang dapat mengancam keselamatan rakyat Indonesia. Kapitalisme , imperialism, dan kolonialisme telah berubah dengan perkembangan zaman yang ada. Tentunya melawan kepentingan oligarki tersebut harus mempunyai langkah-langkah yang strategis dan taktis.

Seperti di papua contohnya yang begitu banyak SDA yang ada tetapi tidak dapat terkelola dengan baik. Terjadinya kebocoran sumber daya alam yang disebabkan oleh kekuatan imperlisme dan tentunya penghisapan sepeti ini harus segera dihentikan. Langkah-langkah dalam penghapusan kapitalisme beserta kawan-kawannya harus tetap diperjuangkan oleh anak ideologis Bung Karno sebagai upaya bentuk dalam mewujudkan kesejahteraan bagi kaum marhaen. Merapatkan barisan marhaen dan marhaenis dalam memperjuangkan teciptanya ajaran marhaenisme harus segera dilakukan dan tidak menjadi utopia belaka. Penguatan ekonomi kerakyatan seperti koperasi juga harus diperhatikan oleh para kader-kader GmnI sehingga mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia dan terlepas dari system kapitalisme yang menghisap kaum-kaum marhaen yang ada di Indonesia. MERDEKA!!!