Melihat Tingkat Efektivitas Partisipasi Masyarakat dalam Birokrasi di Indonesia

Penulis:Khoirul Muhammad Fajri Mahasiswa Departemen Ilmu Politik Fisip Unand

Birokrasi politik merupakan sebuah struktur tatanan organisasi, bagan, dan pembagian kerja pada pemerintah yang memiliki hierarkinya sendiri dan terdapat pada sebuah lembaga. Birokrasi politik memiliki fungsi penting dalam tatanan kehidupan masyarakat seperti pelaksanaan kebijakan publik, dimana kebijakan tersebut dibuat oleh pemerintah dan dijalankan penuh oleh birokrasi. Kedua yaitu birokrasi dapat memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, dalam hal ini birokrasi menyediakan berbagai pelayanan kepada masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Ketiga yaitu birokrasi dapat menjaga ketertiban dan keamanan di masyarakat. Dan yang terakhir birokrasi mengelola sumber daya negara secara efektif dan efesien sehingga dapat digunakan dengan baik oleh masyarakat.

Dalam negara demokrasi, hubungan birokrasi dengan masyarakat sangatlah penting. Dimana, lembaga-lembaga pada sektor publik memiliki tanggung jawab untuk menyediakan fasilitas yang krusial dalam kehidupan masyarakat, fasilitas krusial tersebut seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan infrastruktur yang lebih baik. Oleh karena itu birokrasi memengaruhi kehidupan individu maupun kolektif dari masyarakat. Dalam kaitannya birokrasi politik selalu membutuhkan partisipasi masyarakat, hal ini bisa kita lihat dari beberapa prespektif yang ada. Dari segi evektiftias kebijakan, birokrasi politik sangat membutuhkan masukan dan partisipasi masyarakat agar kebijakan yang dibuat dapat efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Segi akuntabilitas, partisipasi masyarakat dapat membantu meningkatkan akuntabilitas birokrasi politik, masyarakat dapat mengawasi kinerja birokrasi dan meminta pertanggungjawaban atas kebijakan yang dibuat.  

Saat ini di Indonesia kondisi partisipasi masyarakat memiliki sebuah gambaran yang kompleks, dengan kemajuan di beberapa aspek, namun dalam hal ini masih terdapat tantangan yang signifikan. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk berperan penting dalam proses birokrasi semakin meningkat. Hal ini juga didorong oleh berbagai faktor, seperti pendidikan politik, akses informasi yang lebih luas, dan juga pengaruh dari media sosial. Akses terhadap mekanisme partisipasi juga semakin terbuka. Pemerintah telah membuka berbagai kanal partisipasi bagi masyarakat, seperti musyawarah perencanaan pembangunan daerah (Musrenbang), layanan pengaduan online, dan media sosial.

Partisipasi masyarakat juga menunjukkan partisipasi aktif dalam berbagai bidang, seperti penyusunan kebijakan, pengawasan kinerja apratur sipil negara (ASN), dan pemberian pelayanan publik. Contoh partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai bidang ini dapat kita lihat dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di beberapa daerah menunjukkan hasil yang positif, seperti peningkatan alokasi anggaran untuk program-progarm yang berpihak pada rakyat.

Namun kondisi partisipasi masyarakat terhadap birokrasi di Indonesia memiliki berbagai tantangan dan hambatan. Pada saat ini birokrasi di Indonesia seringkali dipandang buruk oleh mayoritas masyarakat karena terdapat adanya politisasi politik didalamnya, dalam hal ini kita bisa lihat dalam tubuh birokrasi terdapat kepentingan partai politik, dan kepentingan partai politik ini terkadang lebih diutamakan daripada memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Selanjutnya tidak sinkronnya tuntutan kebutuhan masyarakat dengan reformasi birokrasi juga menjadi penyebab birokrasi di Indonesia menjadi suatu permasalahan, setelah era reformasi, masih terdapat ketidaksinkronan antara tuntutan kebutuhan masyarakat dengan reformasi birokrasi, salah satu tantangannya adalah ketidaksesuaian antara apa yang diharapkan oleh masyarakat dengan apa yang terjadi dalam birokrasi. Terkadang, birokrasi masih belum memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif.

Untuk menghadapi berbagai tantangan dan hambatan dalam proses birokrasi di Indonesia ini diperlukan upaya-upaya dalam meningkatkan partisipasi publik terhadap birokrasi. Meningkatkan partisipasi publik dalam birokrasi merupakan langkah penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Upaya pertama yang dapat dilakukan yakni meningkatkan keterbukaan informasi, dalam hal ini pemerintah harus menyediakan informasi yang mudah diakses dan dipahami oleh publik melalui berbagai saluran seperti website, media sosial, dan layanan informasi publik sehingga dapat meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan kebijakan dan pelaksanaan program pemerintah. dalam hal ini jika kita lihat pemerintah Indonesia telah mengambil langkah bagus dimana terdapat berbagai kebijakan untuk menciptakan ruang bagi masyarakat dalam pelayanan publik. Salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk melibatkan masyarakat dalam proses pelayanan publik ini adalah pengaduan dan aspirasi melalui sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!). sistem pengaduan ini akan menjadi ruang komunikasi dan aspirasi bagi masyarakat dan penyelenggara pelayanan publik untuk saling berkomunikasi terkait pelayanan publik. Selain sistem pengaduan tersebut masih banyak lagi kebijakan pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap proses pelayanan publik seperti survei kepuasan masyarakat (SKM), Forum Konslutasi Publik (FKP) dan lain sebagainnya.

Selain proses peningkatan keterbukaan informasi masih banyak lagi upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan partisipasi publik dalam birokrasi. Mempermudah akses pelayanan publik juga termasuk upaya meningkatkan partisipasi publik, menyederhanakan prosedur dan persyaratan pelayanann publik dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi  juga termasuk langkah - langkah dalam mempermudah akses pelayanan publik. Selain itu pemberdayaan masyarakat sendiri juga termasuk dalam upaya penguatan partisipasi masyarakat terhadap birokrasi, langkah - langkah yang dapat dilakukan adalah peningkatan edukasi dan literasi masyarakat mengenai peran dan hak mereka dalam birokrasi, dan membangun kapasitas masyarakat untuk berpatisipasi dalam birokrasi melalui pelatihan dan pendampingan. Selain upaya dari pemerintah kesadaran dari kita sendiri juga menjadi faktor penting dalam peningkatan kualitas pelayanan publik melalui partisipasi aktif. Oleh karena itu kita sebagai masyarakat indonesia harus paham dan harus bersikap skeptis terhadap proses pelayanan publik yang ada.

Penulis:

Khoirul Muhammad Fajri

Mahasiswa Departemen Ilmu Politik Fisip Unand