Hukum dan Demokrasi, Sejalan atau Tidak?

Demokrasi merupakan sebuah konsep dimana semua kedaulatan berada di tangan rakyat atau masyarakat dan juga dapat menjamin peran masyarakat tersebut dalam proses pengambilan keputusan, sehingga segala peraturan perundangan-undangan yang diterapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan untuk masyarakat. Jadi, dapat diartikan bahwa negara demokrasi adalah negara yang menjalankan konsep demokrasi tersebut, kekuasaan negara berpusat pada kesejahteraan masyarakat negaranya. Sementara itu, hukum merupakan patokan atau kaidah moral yang bersifat memaksa dan mengikat. Adanya hukum akan mendorong terciptanya kesejahteraan sosial, serta mencegah terjadinya kekacauan kepada negara.

Hubungan antara demokrasi dan hukum sangat erat kaitannya dengan kualitas diantara keduanya, yang dimana kualitas hukum dari suatu negara akan menentukan kualitas demokrasi negara tersebut. Selain itu, negara yang demokratis juga akan menghasilkan hukum-hukum yang demokratis juga. Dengan adanya hukum yang berprinsip demokrasi ini dapat mengurangi atau mencegah dari keotoriteran. Dalam arti kata lain, hukum ini dapat menjadi pembatas atau pengontrol dari kekuasaan agar tidak bertentangan dengan konsep demokrasi suatu negara. Demokrasi membutuhkan hukum sebagai alat agar demokrasi dapat diimplementasikan dengan baik dan sebenar-benarnya demi terciptanya kedaulatan dan kesejahteraan rakyat. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa kualitas hukum juga menentukan kualitas demokrasi, demokrasi membutuhkan hukum sebagai alat kesejahteraan rakyat dan hukum juga membutuhkan demokrasi agar hukum diterapkan dan ditegakkan dengan adil.

Sebagai negara yang berideologi demokrasi, Indonesia sudah seharusnya menjunjung tinggi suara rakyat, salah satu penerapannya adalah dengan diadakannya pemilihan umum (pemilu) yang berorientasikan kepada suara rakyat. Bersamaan dengan itu, adapun hukum yang mengatur terkait hak bersuara bagi rakyat dan juga hak rakyat dalam melakukan pemilu. Dapat dilihat bahwa Indonesia sebagai negara demokrasi telah menerapkan hukum yang berprinsip demokratis, namun penerapan dari hukum tersebut masih terbilang buruk. Hal tersebut dapat terjadi karena pemegang kekuasaannya termakan oleh kekuasaan itu sendiri, seperti halnya yang dikatakan oleh Lord Acton bahwa sejatinya kekuasaan itu cenderung korup dan kekuasaan yang absolut sudah dipastikan korup. Hukum yang tidak dijalankan bagaimana semestinya, pasti akan mengundang berbagai kekacauan dan itulah yang kerap kali terjadi di Indonesia. Salah satu contohnya adalah adanya gerakan mahasiswa tahun 1998, yang dimana gerakan tersebut didasarkan atas kekuasaan presiden pada saat itu dijalankan dengan cara yang otoriter. Maka dari itu, mahasiswa yang saat itu berperan sebagai mulut rakyat bersuara untuk meminta agar Soeharto sebagai presiden yang berkuasa saat itu turun dari jabatannya. Selain karena alasan keotoriteran, mahasiswa dan rakyat menilai bahwa pemerintahan Soeharto saat itu dinilai tidak mampu dalam menghadapi krisis moneter, juga adanya anggapan bahwa pemerintahan Soeharto telah banyak melanggar HAM, contohnya adalah dengan adanya Penembak Misterius atau dikenal dengan sebutan Petrus. Gerakan mahasiswa 1998 tersebut terjadi sangat kacau, karena dalam gerakan tersebut banyak aktivis yang hilang ataupun meninggal tanpa sebab yang jelas.

Selain dari gerakan mahasiswa 1998, adapun penyimpangan yang terjadi pada pemilu, yang dimana adanya indikasi bahwa pemilu kerap kali terjadi kecurangan, seperti adanya Black Campaign, Money Politic, Politik Identitas dan lain sebagainya. Hal tersebut jelas bertentangan dengan asas dari pemilu itu sendiri, namun tetap saja intervensi dari pihak lain tidak dapat dihindarkan. Atas dasar itulah rakyat menjadi kurang percaya terhadap pemilu, rasa kurang percayanya rakyat menandakan bahwa hukum di Indonesia belum diterapkan secara baik. Jadi, karena itulah disebutkan bahwa kualitas demokrasi menentukan kualitas dari hukum, dan begitu juga dengan sebaliknya.