Dynamic Governance: Solusi atau Ilusi?

Nama : Muhammad Jibril Dihya Azzikra

NIM : 2210832038

Program Studi : Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dynamic governance is the key to success in a world undergoing accelerating globalization and unrelenting technological advancement.

Boon Siong Neo dan Geraldine Chen (dalam Andhika, 2017: 91), menjelaskan hal tersebut dalam buku Dynamic Governance: Embedding Culture, Capabilities and Change in Singapore (2007). Dynamic governance pada hakikatnya adalah sebuah konsep tata kelola pemerintahan dalam good governance yang memungkinkan pemerintah untuk terus menyesuaikan diri dengan segala perubahan yang terjadi dalam dunia yang bergerak dengan cepat.

Konsep dasar dari dynamic governance adalah dinamisme. Namun, bagaimana konsep ini bisa dijadikan sebagai solusi dalam lingkungan birokrasi pemerintahan? Birokrasi yang dinamis dapat mempercepat peningkatan pembangunan dengan mengandalkan pola kebijakan adaptif yang mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan sosial dan ekonomi. Dinamisme membutuhkan proses pembelajaran yang intens, eksekusi yang matang, dan perubahan masif yang memberikan dampak kepada daya saing ekonomi dan pembangunan sosial.

Neo dan Chen juga menambahkan bahwa landasan dynamic governance terdiri dari tiga faktor kemampuan dinamis, yaitu berpikir ke depan (thinking ahead; berorientasi ke masa depan), berpikir kembali (thinking again; mengkaji ulang kebijakan yang dirumuskan), dan berpikir strategi (thinking across; belajar dari pengalaman negara lain). Ketiga landasan berpikir yang dinamis ini saling mendukung dalam memfasilitasi kebijakan yang mampu beradaptasi terhadap perubahan yang sedang marak terjadi.

Indonesia dan Dynamic Governance

 Dynamic governance sangat membutuhkan keunggulan sumber daya yang dimiliki oleh suatu negara, seperti kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM salah satunya termasuk kapabilitas yang dimiliki sang pemimpin. Seorang pemimpin harus dapat berpikir secara kreatif dan inovatif serta kerja keras demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan cara itulah dynamic governance dapat terwujud dengan semestinya.

 Permasalahannya, Indonesia saat ini dipimpin oleh orang-orang yang tidak memiliki kompetensi yang cukup untuk menjamin kesejahteraan hidup rakyatnya. Seorang pemimpin yang dituntut untuk memiliki pemikiran yang kreatif dan inovatif serta sifat kerja keras demi rakyatnya, malah berbalik menyengsarakan rakyatnya. Bobroknya sifat pemimpin dan ketidakmampuan dalam menerapkan tiga faktor kemampuan dinamis nantinya akan berpengaruh kepada buruknya kualitas birokrasi. Apabila birokrasinya buruk, maka akan menghambat terciptanya good governance yang secara tidak langsung akan menghambat penerapan dynamic governance.

Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa Indonesia saat ini tidak mampu menerapkan sistem dynamic governance. Indonesia saat ini masih berkutat dalam buruknya sistem birokrasi yang dipenuhi praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan buruknya sistem birokrasi ditambah lagi dengan keengganan pemimpin dan masyarakatnya untuk mengubah hal tersebut, menyiratkan makna bahwa sistem dynamic governance yang harusnya menjadi solusi dalam menghadapi globalisasi kini hanya sebatas angan-angan yang tak pasti.