Leonardy Dukung Walinagari Malai V Suku Timur untuk Hadirkan Provider Seluler

Malai V Suku Timur – Beruntung anak nagari Malai V Suku Timur punya walinagari dan perangkat yang memikirkan masyarakatnya. Sistem belajar daring (online) yang harus dijalani oleh anak nagarinya membuat walinagari memutar otak.

“Jaringan seluler tidak begitu bagus di daerah ini. Alhamdulillah Walinagari Buyung Intan, S.Pd memikirkan untuk memfasilitasi anak nagari belajar di kantor nagari dengan memanfaatkan wifi kantor nagari,” ujar Anggota DPD RI H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, S.IP.,MH, Jumat 30 Oktober 2020.

Kepada Leonardy,Buyung Intan, menyebutkan wifi nagari bebas digunakan pelajar yang belajar online. Ruang pertemuan nagari sering penuh dengan pelajar yang belajar dengan memanfaatkan wifi nagari. Pada jam kerja, mereka bebas menikmati internet milik nagari. Namun lampu yang sering mati membuat internet tak bisa dimanfaatkan internetnya. Telah disediakan genset namun gensetnya pula yang terbakar.

Diiinformasikan Buyung, dalam waktu dekat, nagari tengah menggalang kerjasama dengan salah satu provider seluler. Permohonan telah diajukan dan Pihak provider telah melakukan peninjauan lapangan soal kelayakannya. 

Anggota Komite I  asal Sumbar itu mendukung upaya walinagari untuk mengupayakan pengadaan jaringan seluler di daerahnya. Upaya walinagari itu pasti sangat membantu anak nagari yang kini harus belajar secara online.

Bahkan ditegaskannya, termasuk prioritas bagi Malai V Suku Timur untuk menjamin ketersediaan internet bagi warganya. Makanya Leonardy meminta permohonan Buyung Intan ke penyedia internet dan jasa telekomunikasi. Berbekal permohonan itu, Leonardy bakal turut memfasilitasi agar harapan walinagari dan warganya bebas menikmati internet dan telekomunikasi segera terwujud.

“Bagus upaya wali untuk menggandeng provider seluler ini ke Malai V Suku Timur. Bagaimana anak-anak nagari ini bisa mengikuti pelajaran dari gurunya jika jaringan yang lemot seperti ini. Penguatan jaringan di desa-desa atau nagari di Sumbar ini sudah menjadi program pemerintah,” ujar Leonardy, Senin 

Menurut Leonardy, apa yang dilakukan walinagari sejalan dengan upaya pemerintah untuk memeratakan telekomunikasi dan jaringan internet di seluruh wilayah Indonesia. Dijelaskannya, Kementerian Kominfo melalui Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) tengah berupaya melakukan pemerataan sarana telekomunikasi dan komunikasi di pelosok Indonesia. BP3TI ini akan membuat daerah-daerah yang tidak terlayani internet service provider (ISP) dan operator data center dapat menikmati jaringan internet.

“Kominfo berupaya memberikan insentif terhadap ISP dan operator telekomunikasi agar tertarik mengembangkan jaringan internet mereka di daerah yang secara bisnis tidak menguntungkan perusahaan ISP dan operator telekomunikasi itu,” ujarnya. 

Dalam upaya pemberian subsidi itu, pemerintah daerah, bisa jadi dalam hal ini pemerintah nagari menyediakan tanah 20x20 meter per titik BTS. Infrastruktur lain seperti tower, tenaga listrik untuk tower menjadi tanggung jawab BP3TI. 

BP3TI optimis pencanangan pemerintah untuk menghidupkan perekonomian digital pada 2030 nanti tercapai. “Masyarakat dan pelaku UMKM di daerah yang belum menikmati jaringan telekomunikasi dan internet pada saat ini bakal sangat diuntungkan oleh program pemerintah ini. Malai V Suku Timur bisa memanfaatkan program ini. Kita cari dan akan dorong nagari di Sumbar menikmati program ini,” ujar pria yang akrab disapa Bang Leo ini.

Waspadai Politik Uang

Menurut Buyung Intan, pihak pemerintahan nagari nanti bakalan kesulitan dalam turut memantau pergerakan calon dan timnya. Apalagi komunikasi di daerahnya kurang lancar seperti saat ini. Masa Pandemi Covid-19 telah semakin membuka peluang akan terjadinya politik uang di pemilihan kepala daerah.

“Pemberian bantuan secara lansung oleh calon atau timnya kepada masyarakat tentu mempengaruhi hasil pilkada. Terlebih saat ini masih ada yang belum mendapat bantuan 148 KK lagi. Bantuan dari perantau yang selama ini jadi harapan keluarganya di kampung pun boleh dikata tiada lagi. Makanya uang bakal lebih jadi pertimbangan mereka,” ungkapnya.

Dikatakannya, ada 782 KK yang ada di Malai V Suku Timur, ada 400 orang yang berada di luar nagari. Namun karena Covid-19 sebagian ada yang pulang kampung lagi. Kalaupun tidak pulang, kirimannya pun tak ada ke kampung seperti sebelumnya. Di nagari pun 80 persen penduduknya adalah petani, 10 persen pedagang dan sisanya pegawai.

Lebih jauh dijelaskan Buyung bahwa penerima bantuan pemerintah bagi masyarakat yang terdampak pandemic covid-19 terdiri dari PKH sebanyak 185 KK, BPNT sebanyak 109 KK, Penambahan Kemensos sebanyak 27 KK, BLT Provinsi Sumbar 68 KK. Bantuan dari kabupaten 34 KK dan BLT-Dana Desa diberikan kepada 150 KK. Semuanya berjumlah 573 KK. 

Adapun 148 KK yang belum mendapatkan bantuan sama sekali tersebar di enam Korong. Korong Padang Kabau 8 KK, Malai Mudo 52 KK, Ujung Tanah Kapau 22 KK, Lagan Condong 33 KK, Barang-barangan 17 KK dan Malai Tuo 16 KK.

Namun secara umum, walinagari menyatakannya kesiapannya menghadapi pilkada serentak. Ditegaskannya bantuan peralatan cuci tangan yang beberapa waktu diberikan pada beberapa titik posyandu bisa digunakan saat pilkada nanti. 

Bahkan bisa saja di lokasi posyandu itu nantinya dibuat TPS. Pertimbangannya, lokasi telah familiar bagi masyarakat sehingga keinginan menggunakan hak pilih di pilkada 9 Desember nanti meningkatkan partisipasi pemilih di nagari ini.

“Terkait netralitas, perangkat nagari yang masuk ke tim pemenangan calon yang telah dibentuk calon di tingkat nagari telah dingatkan untuk keluar dari tim atau keluar dari lembaga nagari. Alhamdulillah semua mereka yang terlibat di lembaga nagari telah tidak bersentuhan dengan tim relawan mana pun,” tegas Buyung. (*)