Rakyat Bukan Hanya Takut Covid-19, Tapi Mati Kelaparan

Oleh: Rico Adi Utama

Saya terenyuh, menyaksikan kondisi masyarakat saat ini, termasuk kondisi saya sendiri, yang tengah menghadapi serangan Pandemi Covid-19/ Novel Coronavirus, nan dianggap banyak pihak sangat mematikan itu.

Kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) sudah mulai diterapkan dibeberapa daerah, termasuk didaerah tempat saya tinggal, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, per-tanggal 22 April 2020 ini. Katanya, terkait PSBB tersebut; semua gerak sosial dan fisik, akan dibatasi secara ketat, malah akan dilakukan pula tindakan tegas jika tidak mengindahkan.

Covid-19 memang sangat mematikan, itu terlihat dari data perkembangan dan peningkatan jumlah ODP (Orang Dalam Pemantauan), PDP (Pasien Dalam Pemantauan), positif corona, kematian termasuk adanya kesembuhan, sebagaimana yang di release oleh Pemerintah pusat hingga daerah masing-masing.

Sebagian rakyat ada yang patuh, sebagian lagi setengah-setengah dan ada pula yang bersikeras dengan keyakinannya, bahwa hidup tetap akan mati; untuk apa takut corona?.

Tapi, bukan soal coronanya yang akan saya bahas dalam artikel kali ini. Yakni, saya lebih melihat secara signifikan, bahwa terjadinya duplikasi wabah dan/ atau turunan wabah Covid-19, yang saya sebut sebagai krisis kepercayaan dan rasa lapar.

1. Krisis Kepercayaan

Saya juga berakivitas sebagai jurnalis dan dibeberapa organisasi; Ormas (Organisasi Masyarakat) maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Salah satu tugasnya; memantau penyelenggaraan pemerintah dan ada pula yang sempat melakukan tindakan partisipatif dengan cara melaporkan kepada pihak penegak hukum, jika terdapat indikasi KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme).

Dalam perjalanan pantauan selama beberapa tahun terakhir ini, tanpa data pun saya bisa menyatakan; bahwa tidak sedikit penyelenggara pemerintah yang terindikasi dan telah terbukti melakukan penyelewengan jabatan serta anggaran.

Singkatnya, itulah yang kita bahas, dimana masyarakat wajar saja merasa kurang percaya dengan pemerintah, khususnya soal pengunaan anggaran. Lini yang paling berpotensi untuk di korupsi adalah soal pelayanan (suap), proyek fisik dan jual beli jabatan.

Sekarang kita kembali bahas soal Covid-19 dan anggaran yang akan terkucur secara besar- besaran. Dimana, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, telah dan akan mengalihkan anggarannya untuk menyikapi krisis ekonomi dan kesehatan akibat virus itu.

Masyarakat ada yang berharap dan ada pula pesimis, jika pemerintah akan benar-benar tepat sasaran menyalurkan bantuan itu, serta memenuhi harapan Sila Kelima Pancasila; Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Keadilan yang dimaksud menurut Pancasila itu adalah keadilan sosial yang berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik material maupun spiritual.

Disinilah krisis kepercayaan itu akan muncul, sebab sampai saat ini, baik di media sosial maupun di media online yang saya ikuti, masyarakat mengeluh dan itu tidak sedikit. Malah, lebih parahnya lagi, sudah ada yang katanya meninggal akibat kelaparan, karena matinya lini usaha mereka (semoga berita itu salah dan hoax).

Jika benar anggaran triliunan rupiah yang dikucurkan oleh pemerintah pusat dan miliaran rupiah oleh para pemerintah daerah itu ada, apakah akan terpantau efektif, terkendali dan tidak KKN?

Berikut kutipan release Kementrian PAN dan RB Republik Indonesia soal Anggaran Corona:

Pemerintah mengucurkan anggaran sebesar Rp405,1 triliun sebagai tambahan belanja dan pembiayaan APBN 2020 untuk penanganan Covid-19. Anggaran tersebut selanjutnya akan dialokasikan kepada sejumlah pos yang diperlukan untuk menangani dampak Covid-19 mulai dari sisi kesehatan hingga dampak ekonomi yang ditimbulkannya.

Demikian disampaikan Presiden dalam keterangan resminya melalui telekonferensi dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Selasa, 31 Maret 2020.

Untuk diketahui, KKN bukan hanya soal sunat-menyunat (memotong) anggaran (korupsi), tetapi ada dua kepanjangan dari akronim KKN tadi, yakni selain Korupsi juga ada Kolusi dan Nepotisme.

Sebagai contoh, kalau seorang pejabat mengangkat atau menaikan jabatan seorang saudara/keluarga, bukannya seseorang yang lebih berkualifikasi namun bukan saudara, manajer tersebut akan bersalah karena nepotisme. Pakar-pakar biologi telah mengisyaratkan bahwa tendensi terhadap nepotisme adalah berdasarkan naluri, sebagai salah satu bentuk dari pemilihan saudara.

Kata nepotisme berasal dari kata Latin nepos, yang berarti keponakan atau cucu.

Sudah jelaskan para pembaca budiman? bahwa besar sekali peluang selain dikorupsinya secara langsung anggaran di pemerintahan termasuk anggaran corona, sementara kolusi dan nepotisme lebih terselubung, tetapi sangat jahat dan mematikan.

Bisa saja, para pejabat atau pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, akan melakukan kolusi dan nepotisme, dengan cara lebih mementingkan kelompok, sanak saudara dan orang terdekatnya dalam penyaluran bantuan.

Bisa saja, para pejabat atau pihak-pihak tadi membuat kesepakatan (gratifikasi) dengan pihak-pihak lain, agar dibeberapa sektor anggaran dan pelayanan lebih lancar. Bisa saja pembaca yang budiman!

Oleh sebab itu, saya menyatakan krisis kepercayaan rakyat terhadap penyelenggara pemerintah dan/ atau penguna anggaran sangat beralasan. Hanya saja, mereka tidak semuanya berani bicara dan menyampaikannya secara runut serta faktual.

Semoga anggaran triliunan corona bisa tepat guna, tepat sasaran dan pastinya terwujudnya rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, yang terdampak Covid-19 ini.

2. Rasa Lapar

Berbagai sektor usaha masyarakat/ ekonomi, terdampak drastis, oleh Corona. Kebijakan pemerintah sejak awal, tentu mempengaruhi kondisi pasar; baik pasar bebas (internasional) maupun pasar dalam negeri hingga tradisional.

Sebagian besar pelaku ekonomi, termasuk saya; menjerit! Usaha yang selama ini juga susah, makin sulit dengan kehadiran Corona.

Saya sangat merasakan hal itu. Dimana dalam kondisi normal saya bisa hunting kelapangan dengan mencari berita dan segmentasi iklan untuk media saya, tidak bisa lagi dilakukan saat ini.

Saya hanya bisa berdiam diri dirumah, berhadapan dengan laptop saban hari, bertanya kepada istri apa yang akan diolah untuk makan esok hari dan sesekali saya ke pasar membeli bahan makanan secukupnya, dengan uang seadanya.

Saya yakin, ada masyarakat yang lebih para daripada saya, disaat corona ini. Jangankan untuk sambal, terkadang mungkin beras saja dirumah sudah tidak ada lagi.

Memang sih, katanya ada bantuan dari pemerintah dan orang-orang dermawan. Tetapi, kenapa masih banyak juga masyarakat yang menjerit lapar dan was was tidak akan makan.

Ada pula masyarakat yang katanya di subsidi dengan berbagai program dan anggaran, tetapi apakah benar cukup? Apakah benar masyarakat hanya butuh beras, sambal dan air minum saja?

Saya yakin lebih dari itu kebutuhan masyarakat, sebab masyarakat bukan soal pangan saja; sandang dan papan mereka bagaimana? Bagi yang ngontrak rumah ditagih? Sabun cuci dan sabun mandi, obat nyamuk, pampers bayi, susu bayi dan banyak lagi.

Maka, wajar saja masyarakat menjerit. Apalagi sampai saat ini, masih ada yang merasa diberlakukan tidak adil, karena tidak mendapatkan bantuan. Sebab, keadilan adalah juga soal pemerataan, bukan bilah data dan tebak-tebakan saja.(*)

/* Penulis adalah : Ketua DPW (Dewan Pimpinan Wilayah ) Jaringan Pendamping Kinerja Pemerintah (JPKP) Provinsi Sumatera Barat dan Kepala Divisi Jaringan Mitra Kepolisian (MITPO) Sumatera Barat.