Partai Politik di Mata Rakyat: Dari Wadah Aspirasi ke Mesin Kekuasaan

Oleh : Muhammad Aghazy Ma’ruf NIM : 2410832015 Jurusan dan Universitas : Ilmu Politik FISIP Universitas Andalas

Partai politik seharusnya menjadi jantung kehidupan pada sistem demokrasi, menjadi wadah bagi warga negara untuk menampung aspirasi dan perjuangan kepentingan warga negara. Tetapi di Indonesia, fungsi tersebut kini semakin tergerus karena kurangnya kepercayaan publik. Partai yang merupakan penghubung lidah rakyat dengan pemerintah sekarang kerap dipandang sebagai alat perebutan kekuasaan saja. masyarakat merasa sama sekali tidak ada garis pembeda dari partai yang idealis dengan partai yang pragmatis. Karena pada fakta lapangannya, keduanya sama-sama terjebak dalam transaksional dan personalisme elit.

         Berdasarkan hasil survei dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) per Juli 2023 menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat pada partai politik berada dibawah kepercayaan terhadap lembaga negara lainnya seperti TNI, Polri ataupun Presiden, yaitu pada kisaran angka 51%. Di sisi lain, hanya sebagian kecil generasi muda yang tertarik untuk bergabung dengan partai, hal ini dapat kita lihat pada data dari survei CSIS (2023), yang mana menunjukkan dari sekitar 114 juta pemilih muda di Indonesia hanya 1,1% yang memiliki ketertarikan untuk bergabung dan menjadi kader partai. Angka tersebut bisa kita lihat sebagai peringatan bagi partai politik bahwa saat ini partai politik tengah mengalami penurunan daya tarik dan relevansi di mata masyarakat.

         Partai politik di Indonesia memiliki masalah utama yang tidak hanya berupa lemahnya citra saja, tapi juga absennya ideologi yang jelas dari suatu partai. Mayoritas partai muncul dengan klaim ideologi seperti nasionalis, religius, populis atau reformis, tetapi pada fakta lapangannya batas-batas tersebut tampak kabur. Koalisi politik berubah cepat sesuai dengan kepentingan, dan keputusan partai yang ditentukan oleh para elite, bukan hasil dari musyawarah kader. Hal ini berujung pada publik yang merasa tidak adanya perbedaan partai berdasarkan prinsip, karena semua sudah tampak seragam dalam strategi, gaya komunikasi dan pola kampanye. Politik akhirnya kehilangan warna dan demokrasi kehilangan arah.

         Partai politik masih sering gagal dalam menjalankan fungsi sebagai sarana pendidikan politik masyarakat. fungsi pendidikan politik yang seharusnya dilakukan melalui penanaman nilai-nilai demokrasi, etika publik, juga tanggung jawab sosial pada warga malah dikesampingkan. Partai politik justru lebih sibuk membentuk tim sukses, membagi sembako menjelang pemilu serta mendapatkan elektabilitas instan lewat media sosial. Aktivitas politik disulap menjadi panggung hiburan, bukan lagi arena perdebatan gagasan. Rakyat dijadikan objek kampanye, bukan sebagai subjek perubahan. Dalam situasi ini, wajar bagi masyarakat untuk melihat partai sebagai alat perebutan kursi, bukan sebagai tempat memperjuangkan kepentingan rakyat.

         Masalah lain juga ada pada rekrutmen politik Indonesia yang masih didominasi oleh sistem patronase dan kedekatan personal. Kader dengan akses pada elite partai atau memiliki kekuatan finansial yang besar akan lebih mudah untuk menempati posisi strategis jika dibandingkan dengan kader yang memiliki kapasitas dan integritas. Politik balas jasa berhasil menggeser politik meritokrasi yang merupakan landasan demokrasi. Sehingga banyak anak muda yang berpotensi dan berintegritas enggan untuk bergabung sebab merasa sistemnya tidak menyediakan ruang untuk mereka, akibatnya, regenerasi politik tidak berjalan sehat. Proses demokrasi kehilangan darah segar yang merupakan penopangnya.

         Partai politik juga seharusnya sudah dapat sepenuhnya beradaptasi dengan perubahan zaman, namun ketika masyarakat telah hidup dalam era internet dan keterbukaan informasi, masih banyak partai yang menjalankan pola komunikasi satu arah. Media sosial yang seharusnya menjadi sarana dalam berdialog hanya dipakai untuk promosi. Ditambah dengan transparansi internal yang minim, membuat publik sulit untuk mengetahui bagaimana proses pengambilan keputusan di dalam partai. Seperti bagaimana dana kampanye dikelola serta bagaimana kader dipilih untuk dicalonkan. Sedangkan keterbukaan informasi seharusnya menjadi salah satu kunci dalam memulihkan kepercayaan masyarakat yang telah lama terkikis.

         Walau demikian, masih terdapat harapan untuk memperbaiki partai politik. Kita dapat melihat kembali pada sejarah bahwa partai selalu menjadi instrumen penting pada setiap transformasi politik besar. Seperti pada reformasi 1998 yang tidak mungkin berhasil tanpa diiringi dengan keberanian sebagian kader partai dan kelompok sipil yang menuntut perubahan. Tantangan utama saat ini adalah untuk mengembalikan partai kepada esensi dasarnya yaitu sebagai sarana dalam perjuangan gagasan dan tempat rakyat berpartisipasi dengan setara. Reformasi partai politik harus dimulai dari dalam, melalui ruang kaderisasi yang terbuka bagi anak muda, memperkuat transparansi dan menegakkan sistem rekrutmen berbasis kompetensi.

         Langkah penting lain juga perlu dilakukan yaitu berupa pendekatan kembali pendidikan politik pada masyarakat. partai harus menyentuh ke akar rumput dengan mendengarkan keluhan warga, dan menjadikan mereka bagian dari proses politik, tidak sebagai objek kampanye. Dari generasi muda sendiri juga perlu untuk menumbuhkan kemauan untuk masuk ke ruang-ruang politik formal. Kritik eksternal memang penting, namun perlu diketahui bahwa perubahan hanya akan tercapai jika ada keberanian untuk terlibat dari dalam. Politik yang bersih akan muncul hanya jika semua orang kompeten mendekat dan bergabung ke partai.

         Demokrasi tidak akan hidup tanpa partai politik yang bersih, sehat, terbuka dan berintegritas. Partai merupakan tonggak pondasi sistem perwakilan. Ketika ia rapuh, demokrasi akan goyah. Itu sebabnya reformasi partai politik harus menjadi misi bersama, bukan bagi elite semata, namun juga bagi masyarakat yang mencita-citakan masa depan politik yang bermakna. Mengembalikan partai untuk rakyat memang tidak mudah, tapi tanpa langkah tersebut, yang kita miliki hanyalah demokrasi prosedural yang hidup di atas kertas, tapi mati dalam semangat.