Kisruh di BKIM Memasuki Babak Baru RWP Somasi Yesi Yusdeni Melalui Jasa Pengacara

 

Kisruh yang terjadi di BKIM Padang memasuki babak baru. Rosenita Wandi Putri yang dinyatakan sebagai penyebab kekisruhan tersebut akhirnya memakai jasa pengacara untuk mensomasi Yesi Yudesni.

Berikut petikan isi Somasi yang diterima redaksi Sinyalnews.com

Nomor: 21/KHD-SM VII-2023 Padang, 10 Juli 2023

Lamp : 1 (satu) berkas

Perihal: SOMASI ke. 1

 

Kepada Yth :

Ns. Yesi Yudesmi, S.Kep dkk

Pegawai UPTD BKIM Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat

Di Jalan Gajah Mada Gunung Pangilun

Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat

Rujukan :

Pasal 28 ayat (1) huruf d Undang Undang dasar Repulik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “ Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Pasal 28 ayat (1) huruf g Undang Undang dasar Repulik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi” ;

Pasal 27 ayat (3) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” ;

Pasal 28 Ayat (2) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”

Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang menyatakan “ Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”

Dengan hormat.

Perkenankanlah kami MARDEFNI, S.H, M.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum “DELOVA”, beralamat di Komplek Buana Indah 2 Blok D No.7 Balai Baru, Kelurahan Gunuang Sariak, Kecamatan Kuranji, Kota Padang Sumbar / Jl. Tengku Bey No 121 Simpang Tiga, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau / Ciptaland Blok Mawar Nomor 50, Kelurahan Tiban Indah, Kec. Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau Telp/WA 0812 6767 3668, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2022 bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, (lihat lampiran)

Nama Lengkap ROSENITA WANDI PUTRI

NIK 1371107004660003

Tempat Lahir, Padang 30 April 1966

Alamat Jalan Lubuk Bayu II No. 4 RT 001/ RW 003, Kelurahan Kurao Pagang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.

Bersama SOMASI KE 1 (satu) ini, mengingatkan saudari seperti yang saudari lakukan pada :

Tanggal 7 Juli 2023 saudara menyampaikan berita bohong yang megadu kepada Komisi V (Bidang Kesejahteraan Rakyat) DPRD Sumatera Barat yang diterima oleh anggota Komisi V Bapak Drs. Hidayat, M.H yang diberitakan oleh media online sinyalnews.com melalui link https://sinyalnews.com/2023/07/08/pegawai-uptd-bkim-menangis-dihadapan-anggota-dprd-sumbar/ pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 yang sampai sekarang sudah di klik sebanyak lebih 800 pembaca

Dalam pemberitaan berjudul “Pengawai UPTD BKIM Menangis Dihadapan Anggota DPRD Sumbar” tersebut memberitakan:

“Kedatangan kami ke sini tidak ada hubungannya dengan mutasi drg, Afando Ekardo ke Bapelkes. Kami senang pak Edo bisa berkarya di tempat lain” ujar Yesi salah seorang pegawai BKIM dihadapan anggota Komisi V DPRD Sumbar, Hidayat.

Menurut Yesi, sebenarnya ketidakharmonisan suasana kerja di BKIM sudah terjadi jauh sebelum drg, Edo menjadi Kepala UPTD BKIM. Hal ini disebabkan oleh sikap seorang dokter yang berinisial SH, dan Kasi Penunjang Pelayanan yang berinisial RWP, sehingga pendapatan BKIM tidak maksimal.

“Tahun 2022 BKIM diberi target pendapatan sebesar Rp 3,254 miliyar. Akan tetapi yang terealisasi hanya Rp 800 juta atau 28 %.” ujar Yesi. Hal ini disebabkan karena dr, SH selalu merujuk pasien ke Rumah Sakit Mata Regina.

Yang bersangkutan mengatakan kalau alat operasi yang ada di BKIM sedang rusak. Padahal itu hanya akal-akalan SH agar bisa mendapatkan uang yang lebih besar jika operasi dilaksanakan di RS Mata Regina.

Kemudian terjadi pergantian pimpinan di BKIM. drg, Afando Ekardo ditunjuk sebagai Kepala UPTD BKIM. Berkat tangan dingin drg, Afando, terjadi perubahan yang sangat drastis. Berbagai inovasi dilakukan dokter Edo, termasuk salah satunya program inovasi yang dinamakan Masuk Sorga.

Kemudian drg, Afando menerima dokter kontrak BLUD. Anehnya, alat yang kata dr, SH rusak ternyata bisa dipakai oleh dokter kontrak tersebut. “Itu artinya dr, SH selama ini sudah berbohong sama institusinya sendiri” ucap Yesi sambil menangis.

Bukan itu saja kata Yesi, dr, SH selalu menahan Surat Bukti Pelayanan Kesehatan (SBPK) yang sangat dibutuhkan untuk pembayaran klaim BPJS Kesehatan. “Kalau tidak ada SBPK, maka BPJS Kesehatan tidak mau mencairkan klaim atas pelayanan yang sudah diterima pasien” tuturnya.

Menurut informasi dari pegawainya lainnya, baik dr, SH maupun RWP sering tidak disiplin dalam hal masuk kerja. Mereka jarang sekali masuk kantor tepat waktu. “Dan yang lebih memiriskan lagi, mereka berdua suka bersikap kasar kepada pasien” ungkapnya.

Masih banyak sebenarnya hal negatif yang mereka lakukan, seperti suka berbohong dan suka mengadu domba antar sesama pegawai. “Selagi kedua orang ini masih berada di BKIM, maka jangan harap BKIM akan maju. Untuk itu kami mohon agar kedua orang tersebut di pindahkan dari BKIM” ucap mereka serempak

Saat ini kata Riri, keduanya dalam litsus Inpektorat, akan tetapi sudah sejak bulan Februari sampai sekarang, hasil litsus belum keluar. “Yang jadi pertanyaan bagi kami adalah apakah belum keluarnya hasil litsus karena ada intervensi dari Kepala Dinas Kesehatan dr, Lila Yanwar?” ujarnya.

Menanggapi polemik yang terjadi di BKIM tersebut, Hidayat anggota Komisi V DPRD Prov Sumbar berpendapat bahwa SOP pengelolaan BKIM belum maksimal. “Kita akan dorong agar BKIM segera beralih status menjadi BLUD, meski seperti yang saya dengar tadi, anggaran untuk perubahan status tersebut dicoret oleh Kepala Dinas” ujar politisi partai Gerindra ini.

Hidayat berjanji akan menyampaikan segala permasalahan yang terjadi ini kepada pimpinan dewan. “Kapan perlu kita akan bentuk pansus untuk menyelesaikan permasalahan di BKIM ini” janji Hidayat.

Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (PMH) saudari dalam pemberitaan tersebut sudah sangat-sangat jelas dan tidak berdasarkan hukum karena menyampaikan tidak berdasarkan fakta yang terjadi sebenarnya di UPTD BKIM Dinkes Sumbar dengan menyebutkan nama dan jabatan klien kami sebagai penyebab permasalahan yang terjadi di UPTD BKIM Dinkes Sumbar

Bahwa kami meminta saudari supaya mencabut lagi keterangan saudara dihadapan anggota Komisi V DPRD Sumbar Bapak Drs. Hidayat, M.H seperti pemberitaan tersebut menyangkut nama baik klien kami serta meminta maaf melalui media minimal sebanyak 5 (lima) media paling lambat selama 1 (satu) minggu setelah surat ini saudara terima, jika tidak akan kami kirim Somasi ke 2 dan selanjutnya kami akan menempuh jalur hukum sebagaimana rujukan kami diatas ;

Demikian dan harap maklum

Hormat kami,

Kantor Hukum “DELOVA”

MARDEFNI, SH, MH

Direktur