Gubernur Jawab Pertanyaan Wartawan, Lihat IG saya

www.jurnalissumbar.id

Kritis Fraksi Demokrat soal Perjalanan Dinas Luar Negeri (DLN) Gubernur Sumbar Irwan Prayitno yang memboyong sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan direktur serta komisaris BUMD ke sejumlah negara, terus menjadi pembicaraan publik. Tidak saja soal besarnya anggaran yang dihabiskan, namun juga soal tak terlihatnya hasil nyata dari kegiatan tersebut.

Kepala biro Humas Pemprov Sumbar Jasman Rizal  berusaha mengklarifikasi persoalan tersebut kepada sejumlah wartawan di sekretariat IWO Sumbar, Selasa sore. Jasman  mengatakan, kunjungan itu bertujuan meningkatkan potensi daerah.

Dikatakan, promosi peningkatan potensi daerah tersebut sudah menghasilkan investasi Rp.4,7 T lebih, namun Jasman tidak merincikan investasi apa saja dan dari sektor mana saja investasi tersebut.

Sebelumnya, usai sebuah acara di kantor gubernur Sumbar, sejumlah wartawan juga sempat mempertanyakan soal DLN twrsebut. Saat itu, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, dengan singkat menjawab agar wartawan bisa melihat instagram (IG) miliknya, berkaitan dengan perjalanan luar negri tersebut.

“Lihat saja ig saya, akan nampak apa kegiatan yang saya lakukan di luar negri,” ucap Irwan Prayitno saat ditanya wartawan di Kantor Gubernur Sumbar.

Anehnya, ketika wartawan mencoba membuka IG Irwan Prayitno tersebut tidak ada terlihat kegiatan begitu berarti dan MoU disitu.

Menyikapi hal tersebut, ketua fraksi Demokrat DPRD Sumbar H.M. Nurnas mengatakan, kalau sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat itu hasil real dan bukti investasi.

DPRD Sumbar baik melalui komisi maupun melalui paripurna, belum pernah menerima laporan hasil kunjungan luar negri Gubernur maupun SKPD-nya.

Menurut Nurnas, selama ini DPRD selalu berfikir positif dan mendukung promosi investasi Gubernur dan SKPD, namun fikiran positif tersebut tidak diikuti keterbukaan pemprov.

“Kami selama ini berfikir positif pada pemprov untuk menggaet investor dengan promosi ke luar negri, namun sampai saat ini dengan anggaran cukup besar hal tersebut tidak nampak,” jelas Nurnas.

Ditambahkannya, saat ini perlu dipertanyakan karena anggaran tersebut juga milik rakyat, dan rakyat perlu untuk mengetahui hasil dari penggunaan anggaran.

“Masyarakat harus tau anggaran tersebut untuk apa dan hasilnya apa?” tegas Nurnas.

Bagi DPRD Sumbar apapun yang dilakukan gubernur dan jajaran, meskinya mengacu pada PP 28/2018 dan UU no 23/2015, agar kemitraan sebagai satu kesatuan pemerintah tidak terabaikan.

“Gubernur dan DPRD adalah pemerintah, jadi harus saling menjaga dan bekerja sama,” tukuk Nurnas mengingatkan. (ms/nto)