Stabilitas Tanpa Penyeimbang: Rapuhnya Demokrasi Indonesia di Era Koalisi Gemuk

 

Oleh: Vito Angela Themis ilmu politik universitas Andalas Padang 

Politik yang tampak tenang sering dianggap sebagai tanda kedewasaan demokrasi. Namun, ketenangan semacam itu kerap menipu. Dalam teori Robert Dahl, demokrasi membutuhkan dua pilar utama, yaitu partisipasi dan kontestasi. Bila suasana politik menjadi terlalu senyap, itu menandakan bahwa salah satu pilar sedang melemah. Dalam konteks demokrasi, ketenangan justru bisa mencerminkan hilangnya energi partisipatif dan meredupnya dinamika kontestasi yang seharusnya menjadi bagian dari demokrasi.Demokrasi hanya dapat berjalan sehat jika terdapat dua kelompok yang saling menjaga keseimbangan kekuasaan. Oposisi bukanlah pengganggu stabilitas, melainkan prasyarat bagi keberlangsungan demokrasi. Ketika oposisi ,tida adasistem kehilangan stabilitas. Demokrasi memang masih ada sebagai sistem dan lembaga, tetapi fungsi untuk mengoreksi kekuasaan sudah melemah. Inilah yang oleh Dahl gambarkan sebagai polyarchy yang lumpuh: lembaga-lembaga demokrasi masih ada, tetapi tidak lagi bekerja sebagai pengawas efektif.Kondisi itulah yang kini mengemuka di Indonesia. Setelah Pilpres 2024, pemerintahan Prabowo danGibran dibangun melalui koalisi gemuk yang menyerap sebagian besar kekuatan politik di parlemen. Koalisi Indonesia Maju menjadi payung yang menaungi partai-partai besar seperti Gerindra, Golkar, Demokrat, dan PAN, serta partai-partai lain seperti PSI, PBB, Garuda, dan Gelora. Tidak berhenti di situ, NasDem yang sebelumnya berada di kubu lawan turut merapat setelah pemilu, membuat koalisi pemerintah menguasai mayoritas kursi DPR secara hampir total. Dalam konstelasi seperti ini, hanya tersisa PDIP sebagai partai besar yang belum masuk barisan pemerintah, tetapi posisinya yang sendirian membuatnya sulit memainkan peran sebagai oposisi yang efektif.Koalisi gemuk memang menciptakan stabilitas formal. Pemerintah memiliki dukungan legislatif yang besar, dan kebijakan dapat melaju tanpa hambatan. Namun stabilitas seperti ini bersifat semu. Tanpa penyeimbang, kekuasaan dapat bergerak tanpa kritik substantif. Politik pun berubah orientasi: bukan lagi kontestasi gagasan, melainkan penguatan kedekatan dengan penguasa demi mempertahankan akses politik. Partai-partai yang semestinya menjadi wadah aspirasi publik lebih memilih integrasi ke dalam pemerintahan ketimbang mempertahankan garis politiknya sendiri.Efeknya terlihat dalam cara kebijakan diproses. Program makan bergizi gratis, kelanjutan proyek IKN, hingga wacana kenaikan gaji DPR berjalan dengan minim perdebatan kritis. Parlemen tidak lagi tampil sebagai ruang deliberasi yang hidup, ia lebih menyerupai mesin yang mengamini inisiatif eksekutif. Setelah kebijakan melaju tanpa pertentangan berarti, barulah pemerintah menunggu reaksi publik dan jika publik sunyi, kebijakan dianggap disetujui. Ini bertentangan dengan prinsip dasar demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai sumber legitimasi utama, bukan sekadar penonton yang memberi reaksi pasca keputusan.Akan tetapi, masalahnya tidak berhenti pada struktur kekuasaan. Demokrasi juga memerlukan ruang publik yang bebas dan rasional. Komponen yang dianggap penting oleh Jurgen Habermas ini sebenarnya adalah bagian utama dalam pembentukan opini publik.. Ketika ruang kritik dibatasi oleh tekanan hukum, ekonomi, atau politik, publik kehilangan arena untuk menguji keputusan negara. Media yang bergantung pada iklan pemerintah, akademisi yang diawasi, serta warganet yang dibayangi ancaman kriminalisasi membuat ruang publik semakin mengecil. Oposisi formal melemah, ruang publik menyempit, kritik meredup, kombinasi yang menempatkan demokrasi pada ambang kerentanan.Risiko jangka panjang dari situasi ini tidak dapat diremehkan. Tanpa oposisi yang kuat dan ruang publik yang sehat, pemerintah kehilangan kemampuan untuk menerima dan mengolah kritik. Kebijakan cenderung terbentuk dalam lingkaran kekuasaan yang homogen dan tertutup. 

Akuntabilitas merosot, legitimasi politik menurun, dan kepercayaan publik terhadap lembaga negara tergerus perlahan. 

Demokrasi terus berlangsung secara prosedural, tetapi kehilangan jiwa sebagai sistem yang melayani rakyat.

Dalam kondisi di mana oposisi partai melemah, oposisi sosial menjadi kebutuhan mendesak. Masyarakat sipil, media independen, akademisi, organisasi advokasi, dan komunitas warga harus berperan sebagai penyeimbang ketika arena elektoral kehilangan daya kritisnya. 

Oposisi sosial menyediakan ruang bagi kritik, menguji gagasan, dan memastikan kebijakan negara tidak menyimpang dari kepentingan umum. Tanpa kekuatan ini, demokrasi kehilangan pilarnya.

Upaya memperkuat oposisi sosial dapat dimulai dari hal-hal mendasar, seperti merevisi UU ITE agar tidak lagi menjadi instrumen pembungkaman kritik, memperkuat keberlanjutan ekonomi media independen, melindungi jurnalis dari tekanan politik, membuka akses publik terhadap proses legislasi dan anggaran, serta menumbuhkan pendidikan kewarganegaraan kritis yang mendorong generasi muda berani berpikir berbeda.

Membangun oposisi sosial bukanlah tindakan melawan negara, melainkanitu adalah upaya menjaga negara agar tidak melenceng dari prinsip demokratis. Tanpa oposisi, baik formal maupun sosial. kekuasaan hanya mendengar gema suaranya sendiri. 

Demokrasi tanpa penyeimbang bukanlah bentuk stabilitas yang matang. Itu justru tanda bahwa sistem sedang kehilangan keseimbangan internalnya. 

Pemerintahan Prabowo Gibran memegang kekuasaan yang sangat besar; namun kekuasaan sebesar itu hanya akan bermakna jika disertai kesediaan untuk membuka ruang kritik. 

Karena pada akhirnya, demokrasi tidak diukur dari berapa besar koalisi dibangun, tetapi dari seberapa kuat ruang perbedaan dijaga.

Demokrasi akan hidup hanya selama perbedaan dilindungi, bukan ketika semua dipaksa menyatu dalam keseragaman.